-->

Rabu

Waktu Pemilu Makin Dekat, Polres dan Tokoh Agama Karawang Kembali Ingatkan Untuk Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Umat

Pemilu tahun 2024 sudah dimulai tahapannya sejak bulan Agustus 2023. Pemerintah melalui sejumlah pihak diantaranya Kemenkominfo bersama Polri ikut andil dalam menjaga kondusifitas Pemilu 2024, khususnya di dunia maya, agar masyarakat tidak termakan berita hoaks. (27/12/23).


H Endang Suratno

Sekitar 49 hari kedepan, pelaksanaan Pemilu 2024 akan dilaksanakan,  tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Saat ini kampanye Pemilu tengah berjalan. Sejumlah tokoh pun mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat, utamanya masyarakat di kabupaten Karawang.

Himbauan ini juga sebagai upaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selain itu, imbauan ini untuk menjaga proses demokrasi yang aman dan kondusif. 

H. Endang Suratno Pendiri Ponpes Lestari Alam Qurani di Kecamatan Majalaya, salah satu tokoh agama di Kabupaten Karawang, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang Pemilu tahun 2024. Kata Endang, politik uang dan politik identitas sebagai poin penting dalam imbauan yang disampaikannya. “Masyarakat dihimbau untuk menjauhi politik uang, juga tidak ada penggunaan politik identitas dalam pelaksanaan proses Pemilu," tegas Endang, di Majalaya.

Politik identitas menurut dia, bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Selain itu, Endang Suratno menitikberatkan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita-berita hoaks.

Berita hoaks yang belum tentu kebenarannya dapat memicu konflik dan kerusuhan. Saya menghimbau kepada masyarakat Karawang untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai berita, kepala dingin dan pemikiran yang bijak diperlukan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Jangan sampai ada benturan di lapangan, utamanya antar kelompok yang berbeda pendapat atau pilihan ,” ungkapnya. 

Foto : AKP. Hi.Iis Puspitaningsih

Sementara itu  AKP Iis Pupitaningsih Kasat Binmas Polres Karawang, kembali mengingatkan,  penyelenggaraan hajatan politik besar Indonesia waktunya semakin dekat dan suasana makin pula terasa agak menghangat.

Ia menyampaikan imbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat umum dan komitmennya untuk mendukung proses pemilihan umum yang mengedepankan rasa tenang, dan tenteram bagi masyarakat. Maka itu, Kasat Binmas Polres Karawang kembali mengimbau kepada yang berkepnetingan untuk tidak membuat “kegaduhan” di tengah proses demokrasi.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Karawang termasuk kepada mereka yang memiliki kepentingan untuk berupaya tetap menjaga ketenangan, ketentraman dan pesan ini tentu bukan kali pertama oleh Polres Karawang sampaikan dan paling utama kami sampaikan kepada para pemilik kepentingan ,” ujar AKP Iis Puspitaningsih.

Menurutnya, model pertarungan politik yang kini lazim dilakukan aktor-aktor politik kerap dimulai dari pertarungan di platform internet dengan menyebarkan hoaks dan sebagainya dan itu tidak perlu terjadi di Karawang, dan pihak kami tak akan sungkan bila ditemukan kasus tersebut bakal memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, ucapnya,mengingatkan.

“Kami juga menyerukan agar hal-hal yang dapat mengancam ketenteraman dan kesentosaan masyarakat ini jangan sampai dilakukan oleh siapa pun di Karawang. Mari semuanya melaksanakan kompetisi secara rasional, tenang, dan peduli kepada ketenteraman dan keselamatan masyarakat. Jangan hanya karena ingin menang lalu masyarakat menjadi korban dari pertarungan yang berlangsung,” jelas dia.

Kembali ke H. Endang Suratno yang mengatakan bahwa politik harus fokus menyelamatkan dan memajukan bangsa bukan memenangkan kiri-kanan namun tetap fokus menjada persatuan kesatuan umat adalah menjadi keutamaan.

Sebetulnya membicarakan Kabupaten Karawang itu sangat memiliki masa depan yang cerah, tetapi kita fardu ain mengatasi masalah-masalah yang sekarang dirasakan. Kita harus kembali kepada integritas kejujuran dan tangungjawab dengan kebersamaan utama menginat fitrah manusia sebagai mahluk sosial dan beragama. "Menyelamatkan, memajukan Karawang mesti menjadi sebuah agenda yang utama dalam pesta demokrasi termasuk dalam Pilres dan Pileg," tandas Endang Suratno, menandaskan.(*) 

Selasa

Selain ODGJ , Tahanan Lapas IIA Karawang Diberikan Hak Suara Dengan Menyediakan 4 TPS Khusus

Komisi Pemilihan Umum Karawang memberikan empat Tempat Pemungutan Suara khusus bagi tahanan yang berada di dalam Lapas IIA Karawang.

Foto ilustrasi : Lapas Karawang

Selain Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diberikan hak suara, tahanan yang terdapat di Lapas IIA Karawang pun diberikan hak suara untuk memilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melalui Ketua, Mati Fitriana menyampaikan saat ini telah disediakan sebanyak 4 titik untuk TPS khusus bagi mereka yang tinggal di Lapas IIA. Ia memastikan pendataan jumlah tahanan akan terus dilakukan hingga 7 hari menjelang pemilu.

“Untuk TPS di Lapas II A Karawang sudah disediakan 4 TPS khusus dari hasil coklit kemarin. Kita selalu koordinasi dan komunikasi dengan Kalapas serta jajaran untuk memastikan pendataan yang valid sampai H-7 sebelum Pemilu,” ujarnya Selasa (26/12/2023)

Data sementara sejauh ini sebanyak 1080 orang tahanan yang akan mengikuti pemilu di dalam lapas. Meski begitu jumlah ini masih akan mengalami penurunan dan peningkatan berdasarkan tahanan yang keluar dan masuk. Selain itu untuk petugas di masing-masing TPS berasal dari semua staff yang terdapat di dalam lapas.

“Data awal itu ada 1050 orang pemilih, tapi per hari ini ada 1080 pemilih. Kita sudah meninjau langsung ke Lapas untuk memastikan lokasi TPS, kita akan memaksimalkan lapangan yang ada di lapas. Petugas TPS nya juga kita minta dari semua petugas yang ada di Lapas,” tambahnya

Pemberian kertas suara pun akan di sesuaikan dengan domisili yang tertera di E-KTP. Hingga sekarang masih terdapat tahanan yang belum melakukan perekaman data di Disdukcapil Karawang.

“Kemarin itu di sortir berdasarkan domisili tinggalnya, karena kalau dilihat dari data jumlahnya berimbang antara yang domisili Karawang dan luar Karawang. Ada beberapa yang belum melakukan perekaman E-KTP juga sampai sekarang, kita belum dapat data pastinya dari Lapas. Pihak Lapasnya nanti bekerjasama dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman data,” pungkasnya.(*)

Dari 6.697 Pemilih Disabilitas, Tercatat Ada 1.502 ODGJ di Karawang Memiliki Hak Pilihnya pada Pemilu 2024

Sebanyak 6.697 orang penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Karawang, tercatat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang sebagai pemilik hak suara di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Foto : Ketua KPU Karawang saat Bimtek


Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana kepada wartawan  saat ditemui di sela-sela kegiatan KPU Karawang menggelar bimbingan teknis (bimtek) tata cara pemungutan hingga penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suara yang digelar di Aula Hotel Mercure Karawang, Kawasan Galuh Mas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang pada Selasa (26/12) siang.

Dikatakan Mari, dari sejumlah data pemilih disabilitas yang mencapai angka 6.697 orang tersebut, diantaranya ada 1.502 orang penyandang disabilitas yang sudah tercatat sebagai pemilih disabilitas dengan kategori memiliki riwayat gangguan mental atau biasa disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

"Untuk di Karawang sendiri berdasarkan hasil coklit kemarin, jumlah pemilih disabilitas pada kategori penyandang gangguan mental atau ODGJ ini totalnya ada sebanyak 1.502 orang yang tercatat di KPU Karawang sebagai pemilik hak suara sah pada Pemilu di 14 Februari 2024 mendatang. Mereka rata-ratanya tersebar dibeberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang," ungkap Mari.

Mari menyebut bahwa pihaknya tidak bisa menghalang-halangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya tersebut, sehingga pihaknya melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas pada kategori ODGJ. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ.

"Jadi untuk mereka ini masuk ke dalam kategori pemilih disabilitas pada kategori disabilitas mental. Dan untuk wilayah Kecamatan Karawang Barat, saat ini wilayah tersebut mempunyai data terbanyak pemilih disabilitas mental atau pemilih ODGJ yang jumlah tercatat ada sebanyak 108 orang," terang dia.

Sementara untuk keseluruhan jumlah pemilih disabilitas yang tercatat oleh KPU Karawang sebanyak 6.697 orang itu, rata-rata terbagi menjadi beberapa kategori untuk pemilih dari kalangan penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang tersebut.

"Adapun untuk rinciannya itu seperti pemilih disabilitas fisik yang berjumlah 2.821 orang, disabilitas intelektual ada 296 orang, disabilitas sensorik wicara ada 824 pemilih, disabilitas sensorik rungu ada 405 pemilih, dan pemilih disabilitas sensorik netra yang berjumlah 849 orang. Sedangkan untuk sisanya, merupakan pemilih disabilitas pada kategori disabilitas mental atau ODGJ yang tercatat ada sebanyak 1.502 orang pemilih," jelas Mari merinci.

"Sehingga jika dijumlahkan untuk total keseluruhan pemilih disabilitas yang terbagi menjadi 6 kategori sesuai dengan hasil rekapitulasi terhadap jumlah pemilih disabilitas, yaitu berjumlah 6.697 pemilih disabilitas yang terdata di KPU Kabupaten Karawang sebagai pemilik hak suara," jelas dia lagi.

Meski begitu, saat proses Pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, Mari menyebut bahwa semua ODGJ yang tercatat memiliki hak pilihnya itu akan dilakukan pendampingan dari pihak keluarga terdekat. Bahkan untuk pemilih ODGJ yang tinggal di panti rehabilitasi gangguan kejiwaan atau sejenisnya, sambung Mari, pendampingan pemilih ODGJ itu akan dilakukan oleh masing-masing pihak pengurus dari panti rehabilitasi gangguan kejiwaan.

"Sehingga pada saat proses pemilih ODGJ itu mengggunakan hak pilihnya, akan didampingi oleh pendamping khusus dari pihak keluarga terdekat maupun masing-masing pihak pengurus panti. Jadi nantinya mereka itu (pendamping pemilih ODGJ), akan diberikan sebuah formulir khusus yang diberikan oleh petugas KPU bagi setiap pendamping ODGJ yang hendak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya tersebut," ungkap Mari memaparkan. 

Selain itu, Mari juga menegaskan bahwa pemilih ODGJ yang tercatat mendapatkan hak pilihnya oleh KPU Karawang tersebut bukan lah ODGJ yang kerap berkeliaran di jalan. Akan tetapi pemilih ODGJ itu merupakan orang-orang yang memiliki riwayat mengalami gangguan kejiwaan yang disasar pihaknya pada saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) beberapa waktu kemarin.

"Adapun tata cara proses pemilihannya bagi pemilih disabilitas yang mengalami riwayat gangguan kejiwaan, akan disesuaikan dengan alamat domisili yang tertera di KTP mereka masing-masing. Dan bagi mereka (pemilih ODGJ) yang tidak mempunyai KTP, maka akan disesuaikan dengan alamat dari masing-masing tempat panti rehabilitasinya itu," ujarnya.

"Kemudian untuk perlakuan terhadap pemilih ODGJ juga, tentunya akan mendapat perlakuan yang sama seperti kepada pemilih yang menderita sakit berat. Jadi ketika si pemilik hak suara itu tidak memungkinkan untuk datang secara langsung ke TPS terdekat, maka nantinya akan ada petugas dari Panitia Pemungut Suara (PPS) lah yang mendatangi mereka ke setiap rumah maupun ke masing-masing tempat panti rehabilitasi dari para pemilih ODGJ tersebut," tambahnya.(*)

Senin

Ketua KPU Bantah Keras Keras Roy Suryo,Semua Cawapres Gunakan Mik yang Sama " Tukang Fitnah"

 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, mengklarifikasi terkait unggahan pakar telematika Roy Suryo, dalam akun media sosialnya yang mengatakan bahwa calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan tiga mik sekaligus, sementara dua cawapres lainnya tidak.(25/12/23).

Foto :Roy Suryo

Menurut Hasyim, para cawapres yang mengikuti debat kedua Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023), menggunakan alat mikrofon yang sama.

"Semua cawapres pakai alat yang sama. Semua cawapres pakai tiga mik untuk mengantisipasi ada mik yang mati," kata Hasyim .

Hasyim menegaskan, Gibran tak menggunakan ear feeder atau pengumpan telinga. Ia menjelaskan bahwa alat yang berada di telinga para cawapres merupakan cantolan mik.

"Bukan ear feeder Itu mik yang ditempel di pipi dan dicantolkan di kuping," ungkapnya.

"Semua cawapres bisa ditanya dan juga stasiun TV penyelenggara debat, dan juga tim paslon yang berada di holding-room saat pemasangan mik, bisa ditanya," katanya.

Hasyim memastikan, debat cawapres berlangsung dengan adil dan spontan. Ia menyayangkan analisis Roy Suryo yang keliru.

"Saya sebagai penyelenggara juga tahu dan siap tanggung jawab," ucap Hasyim.

"Debat spontan, tidak mungkin didikte, mendengarkan bisikan atau baca contekan. Roy Suryo memang tukang fitnah," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo berkomentar terkait pelaksanaan debat perdana cawapres di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat.

Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam debat yang dilaksanakan oleh KPU.

Hal itu dilontarkan Roy Suryo melalui akun X miliknya, @KRMTRoySuryo1, Jumat (22/12).

"Kemarin sudah saya duga, untuk menghindari cheating, sebaiknya next KPU adil," cuit Roy Suryo, dikutip Sabtu.

"Kenapa si nomor 2 ini sampai gunakan 3 (tiga) mic sekaligus: 1. Clip-on, 2. Hand-held & 3. Head-set? Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa feeding ke telinganya? Mengapa 2 calon yang lain beda? Ambyar," sambungnya.

KPU RI pada Senin (13/11/2023), menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa (14/11/ 2023), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Selepas debat pertama antar-capres pada hari Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada hari Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.(*)

Peserta Pemilu Belum Waktunya Kampanye di Media Massa

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi ingatkan peserta pemilu tidak berkampanye menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik di luar ketentuan yang berlaku. Hal tersebut guna merespons pelanggaran ketentuan tersebut oleh sejumlah peserta pemilu.

Foto ilustrasi

Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan, pihaknya telah menerima aduan masyarakat perihal pelanggaran tersebut. Berbekal aduan itu, KPU lantas melayangkan teguran kepada peserta pemilu dalam hal ini calon anggota legisalif (caleg) yang kedapatan melakukan pelanggaran. 

“Kampanye menggunakan media cetak atau elektronik belum dibolehkan. Makanya KPU langsung melayangkan teguran kepada caleg yang kedapatan melanggar ketentuan tersebut,” kata Ali Syaifa, di sela-sela kegiatan rapat koordinasi penyelenggara pemilu bersama stakeholder di Bekasi, Senin (4/12/2023).

Dijelaskan Ali, pada dasarnya tidak ada larangan bagi peserta pemilu berkampanye lewat media massa. Hanya saja yang bersangkutan harus mengikuti jadwal atau tahapan yang telah ditentukan.

Sesuai ketentuan, jadwal kampanye media massa dimulai pada 21 Januari 2024 dengan batas waktu 21 hari. Di luar jadwal tersebut  kampanye lewat media massa dianggap melanggar aturan.

“Tidak ada larangan namun waktunya sudah ditetntukan. Nanti kalau sudah masuk waktu silahkan kampanye  lewat media cetak atau elektronik," kata dia. 

Dengan temua tersebut, ia berharap tidak lagi ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pihaknya juga menegaskan agar peserta pemilu benar-benar taat terhadap aturan.

“Mari kita jaga pemilu ini dengan taat kepada aturan. Jangan sampai pemilu dicederai dengan pelanggaran,” ujarnya mengakhiri.(*)

Mahasiswa di Tasikmalaya Minta APK Melanggar Ditertibkan

 Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung (STTC) mendatangai Kantor Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Senin (4/11/2023). Mahasiswa meminta kejelasan mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. 

Mahasiswa di Tasikmalaya Minta APK Melanggar Ditertibkan

Ketua Komisariat PMII, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, Farhan Abdul Azis mengatakan, kedatangannya meminta sikap tegas Bawaslu menyikapi banyaknya APK yang melanggar ketentuan. Bahkan dipasang di pohon, dan angkutan umum. 

"Sesuai aturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu tidak boleh, bahkan tertuang di pasal 71 dan 72," katanya.

Selain APK, kegiatan kampanye juga tidak boleh dilaksanakan di tempat ibadah. Namun, pada kenyataannya, itu justru terjadi. 

"Kami tidak ingin kedepannya ada kampanye di tempat ibadah seperti kemarin. Untuk APK yang melanggar, kami minta segera ditertibkan." kata Farhan.

Farhan menuturkan, itu perlu dilakukan, agar pemilu berjalan riang dan gembira dan lebih demokratis.

"Kami ingin Bawaslu ini lebih tegas dalam hal APK, termasuk tempat-tempat kampanye harus dinetralisir," tandasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Djuanda mengapresiasi kedatangan mahasiswa dari PMII tersebut. Karena kedatangannya itu berkaitan dengan perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu. 

"Ini motivasi bagi kami, untuk terus bekerja dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada," kata dia.

Dengan ditemukannya banyak APK yang melanggar tersebut, Bawaslu mengimbau seluruh peserta Pemilu taat terhadap aturan, sehingga pemasangan APK juga sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"KPU sudah menetapkan titik lokasi untuk pemasangan APK tersebut. Jadi sudah jelas, tinggal dilaksanakan dengan baik. Untuk penertiban, akan kita laksanakan serentak di setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten Tasikmalaya," pungkasnya.(*)

Minggu

Capres Anies Kunjungi Rumah Bersejarah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok Karawang

 Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengunjungi Rumah Sejarah Djiaw Kie Siong Rengasdengklok, Karawang pada Senin, 4 Desember 2023.

Foto Anis dan Saan Mustopa di Rumah Bersejarah Rengdengklok

Kunjungannya ke rumah bersejarah proklamasi Indonesia tersebut merupakan satu dari sekian tempat yang disambangi Anies Baswedan untuk kampanye di Karawang.

Berdasarkan pantauan, Anies tiba pukul 10.00 WIB di rumah Djiaw Kie Siong. Anies disambut oleh ratusan relawan dari partai koalisi pengusung PKS, NasDem dan PKB.

Saat Anies memasuki rumah tersebut, para warga terlihat antusias. Meskipun tidak diperbolehkan ikut masuk, mereka rela berdesakan dan mengintip dijendela Rumah Djiaw Kie Siong.

“Siang hari ini kami berkunjung ke sebuah keluarga dan rumah bersejarah. Tempat ini, kita baca dalam buku-buku, tempat dimana Soekarno, bung Hatta diculik pada masa itu oleh anak-anak muda diminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan,” ujar Anies.

Melihat rumah bersejarah ini, Anies memiliki agenda kedepan akan lebih memperhatikan tempat-tempat bersejarah. Sebab menurutnya, tempat bersejarah adalah unsur penting bagi pembelajaran generasi muda Indonesia.

“Kita merasa perlu negara turun tangan, merawat dan ikut menanggung pembiayaan,” paparnya.

Kata Anies, keluarga yang saat ini merawat rumah tersebut sangatlah berjasa. Ia memberikan apresiasi kepada pak Suyanto beserta istrinya yang rela pindah dari Jakarta hanya untuk merawat Djiaw Kie Siong.

“Mereka berjasa, meskipun mereka tidak pernah mengeluh dan minta. Negara seharusnya ikut mengurusi,” katanya.

“Karena itu kami berkomitmen kedepan, semua rumah-rumah yang masuk cagar budaya, yang bersejarah maka PBB-nya harus dinolkan. Agar tidak menjadi beban bagi ahli warisnya,” pungkasnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur, agar Rumah Sejarah Djiaw Kie Siong mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya para generasi muda. (*)

KPU Luncurkan Prangko Pemilu 2024

 KPU RI meluncurkan prangko resmi seri Pemilu 2024. Peluncuran perangko pemilu tersebut, diumumkan KPU melalui laman kpu.go.id, pada Jumat (1/12/2023) lalu.

Dalam proses penerbitan dan pendistribusian prangko tersebut, KPU bekerja sama dengan Kemenkominfo dan PT Pos Indonesia. "KPU bersama Kemkominfo dan PT Pos Indonesia menerbitkan prangko seri Pemilu Serentak tahun 2024," kata keterangan pers KPU RI, Minggu (2/12/2023). 

Prangko seri Pemilu Serentak 2024 itu,  mengusung tema utama 'Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa' dengan tiga desain menarik. Desain pertama menampilkan maskot Sura Sulu, desain kedua menggambarkan bangunan KPU dengan bendera partai politik.

Yang ketiga, terdapat jari kelingking celup tinta ungu. Tema tersebut diusung, sebagai komitmen bersama antara penyelenggara, peserta, dan pemangku kepentingan Pemilu 2024.

Dengan mengangkat tema tersebut, KPU berharap, masyarakat meresapi makna bahwa perbedaan politik adalah bagian dari demokrasi. "Perbedaan seharusnya tidak memecah belah persatuan bangsa Indonesia," ucap KPU.

Desain keserentakan dalam Pemilu 2024 tidak hanya menjadi estetika visual. Tetapi juga menjadi harapan dan cita-cita KPU untuk pemilu yang damai, demokratis, berintegritas, serta menjadi momen bersejarah.
KPU Luncurkan Prangko Pemilu 2024

Adapun beberapa faktor yang menjadi kunci terwujudnya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pertama, KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesuai norma yang berlaku.

Kedua, dari sisi peserta pemilu, diharapkan proses kontes politik itu diikuti dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketiga, peran pemilih sangat penting dengan harapan warga yang memiliki hak pilih dapat menjadi pemilih berdaulat dan cerdas.(*)
© Copyright 2023 Karawang Info Grup Pelita Karawang | All Right Reserved