-->

Rabu

Waktu Pemilu Makin Dekat, Polres dan Tokoh Agama Karawang Kembali Ingatkan Untuk Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan Umat

Pemilu tahun 2024 sudah dimulai tahapannya sejak bulan Agustus 2023. Pemerintah melalui sejumlah pihak diantaranya Kemenkominfo bersama Polri ikut andil dalam menjaga kondusifitas Pemilu 2024, khususnya di dunia maya, agar masyarakat tidak termakan berita hoaks. (27/12/23).


H Endang Suratno

Sekitar 49 hari kedepan, pelaksanaan Pemilu 2024 akan dilaksanakan,  tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Saat ini kampanye Pemilu tengah berjalan. Sejumlah tokoh pun mengeluarkan imbauan penting kepada masyarakat, utamanya masyarakat di kabupaten Karawang.

Himbauan ini juga sebagai upaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selain itu, imbauan ini untuk menjaga proses demokrasi yang aman dan kondusif. 

H. Endang Suratno Pendiri Ponpes Lestari Alam Qurani di Kecamatan Majalaya, salah satu tokoh agama di Kabupaten Karawang, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang Pemilu tahun 2024. Kata Endang, politik uang dan politik identitas sebagai poin penting dalam imbauan yang disampaikannya. “Masyarakat dihimbau untuk menjauhi politik uang, juga tidak ada penggunaan politik identitas dalam pelaksanaan proses Pemilu," tegas Endang, di Majalaya.

Politik identitas menurut dia, bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Selain itu, Endang Suratno menitikberatkan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita-berita hoaks.

Berita hoaks yang belum tentu kebenarannya dapat memicu konflik dan kerusuhan. Saya menghimbau kepada masyarakat Karawang untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayai berita, kepala dingin dan pemikiran yang bijak diperlukan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Jangan sampai ada benturan di lapangan, utamanya antar kelompok yang berbeda pendapat atau pilihan ,” ungkapnya. 

Foto : AKP. Hi.Iis Puspitaningsih

Sementara itu  AKP Iis Pupitaningsih Kasat Binmas Polres Karawang, kembali mengingatkan,  penyelenggaraan hajatan politik besar Indonesia waktunya semakin dekat dan suasana makin pula terasa agak menghangat.

Ia menyampaikan imbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat umum dan komitmennya untuk mendukung proses pemilihan umum yang mengedepankan rasa tenang, dan tenteram bagi masyarakat. Maka itu, Kasat Binmas Polres Karawang kembali mengimbau kepada yang berkepnetingan untuk tidak membuat “kegaduhan” di tengah proses demokrasi.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat Karawang termasuk kepada mereka yang memiliki kepentingan untuk berupaya tetap menjaga ketenangan, ketentraman dan pesan ini tentu bukan kali pertama oleh Polres Karawang sampaikan dan paling utama kami sampaikan kepada para pemilik kepentingan ,” ujar AKP Iis Puspitaningsih.

Menurutnya, model pertarungan politik yang kini lazim dilakukan aktor-aktor politik kerap dimulai dari pertarungan di platform internet dengan menyebarkan hoaks dan sebagainya dan itu tidak perlu terjadi di Karawang, dan pihak kami tak akan sungkan bila ditemukan kasus tersebut bakal memprosesnya sesuai hukum yang berlaku, ucapnya,mengingatkan.

“Kami juga menyerukan agar hal-hal yang dapat mengancam ketenteraman dan kesentosaan masyarakat ini jangan sampai dilakukan oleh siapa pun di Karawang. Mari semuanya melaksanakan kompetisi secara rasional, tenang, dan peduli kepada ketenteraman dan keselamatan masyarakat. Jangan hanya karena ingin menang lalu masyarakat menjadi korban dari pertarungan yang berlangsung,” jelas dia.

Kembali ke H. Endang Suratno yang mengatakan bahwa politik harus fokus menyelamatkan dan memajukan bangsa bukan memenangkan kiri-kanan namun tetap fokus menjada persatuan kesatuan umat adalah menjadi keutamaan.

Sebetulnya membicarakan Kabupaten Karawang itu sangat memiliki masa depan yang cerah, tetapi kita fardu ain mengatasi masalah-masalah yang sekarang dirasakan. Kita harus kembali kepada integritas kejujuran dan tangungjawab dengan kebersamaan utama menginat fitrah manusia sebagai mahluk sosial dan beragama. "Menyelamatkan, memajukan Karawang mesti menjadi sebuah agenda yang utama dalam pesta demokrasi termasuk dalam Pilres dan Pileg," tandas Endang Suratno, menandaskan.(*) 

Selasa

Selain ODGJ , Tahanan Lapas IIA Karawang Diberikan Hak Suara Dengan Menyediakan 4 TPS Khusus

Komisi Pemilihan Umum Karawang memberikan empat Tempat Pemungutan Suara khusus bagi tahanan yang berada di dalam Lapas IIA Karawang.

Foto ilustrasi : Lapas Karawang

Selain Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diberikan hak suara, tahanan yang terdapat di Lapas IIA Karawang pun diberikan hak suara untuk memilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melalui Ketua, Mati Fitriana menyampaikan saat ini telah disediakan sebanyak 4 titik untuk TPS khusus bagi mereka yang tinggal di Lapas IIA. Ia memastikan pendataan jumlah tahanan akan terus dilakukan hingga 7 hari menjelang pemilu.

“Untuk TPS di Lapas II A Karawang sudah disediakan 4 TPS khusus dari hasil coklit kemarin. Kita selalu koordinasi dan komunikasi dengan Kalapas serta jajaran untuk memastikan pendataan yang valid sampai H-7 sebelum Pemilu,” ujarnya Selasa (26/12/2023)

Data sementara sejauh ini sebanyak 1080 orang tahanan yang akan mengikuti pemilu di dalam lapas. Meski begitu jumlah ini masih akan mengalami penurunan dan peningkatan berdasarkan tahanan yang keluar dan masuk. Selain itu untuk petugas di masing-masing TPS berasal dari semua staff yang terdapat di dalam lapas.

“Data awal itu ada 1050 orang pemilih, tapi per hari ini ada 1080 pemilih. Kita sudah meninjau langsung ke Lapas untuk memastikan lokasi TPS, kita akan memaksimalkan lapangan yang ada di lapas. Petugas TPS nya juga kita minta dari semua petugas yang ada di Lapas,” tambahnya

Pemberian kertas suara pun akan di sesuaikan dengan domisili yang tertera di E-KTP. Hingga sekarang masih terdapat tahanan yang belum melakukan perekaman data di Disdukcapil Karawang.

“Kemarin itu di sortir berdasarkan domisili tinggalnya, karena kalau dilihat dari data jumlahnya berimbang antara yang domisili Karawang dan luar Karawang. Ada beberapa yang belum melakukan perekaman E-KTP juga sampai sekarang, kita belum dapat data pastinya dari Lapas. Pihak Lapasnya nanti bekerjasama dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman data,” pungkasnya.(*)

Dari 6.697 Pemilih Disabilitas, Tercatat Ada 1.502 ODGJ di Karawang Memiliki Hak Pilihnya pada Pemilu 2024

Sebanyak 6.697 orang penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Karawang, tercatat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang sebagai pemilik hak suara di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Foto : Ketua KPU Karawang saat Bimtek


Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana kepada wartawan  saat ditemui di sela-sela kegiatan KPU Karawang menggelar bimbingan teknis (bimtek) tata cara pemungutan hingga penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suara yang digelar di Aula Hotel Mercure Karawang, Kawasan Galuh Mas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang pada Selasa (26/12) siang.

Dikatakan Mari, dari sejumlah data pemilih disabilitas yang mencapai angka 6.697 orang tersebut, diantaranya ada 1.502 orang penyandang disabilitas yang sudah tercatat sebagai pemilih disabilitas dengan kategori memiliki riwayat gangguan mental atau biasa disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

"Untuk di Karawang sendiri berdasarkan hasil coklit kemarin, jumlah pemilih disabilitas pada kategori penyandang gangguan mental atau ODGJ ini totalnya ada sebanyak 1.502 orang yang tercatat di KPU Karawang sebagai pemilik hak suara sah pada Pemilu di 14 Februari 2024 mendatang. Mereka rata-ratanya tersebar dibeberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang," ungkap Mari.

Mari menyebut bahwa pihaknya tidak bisa menghalang-halangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya tersebut, sehingga pihaknya melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas pada kategori ODGJ. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ.

"Jadi untuk mereka ini masuk ke dalam kategori pemilih disabilitas pada kategori disabilitas mental. Dan untuk wilayah Kecamatan Karawang Barat, saat ini wilayah tersebut mempunyai data terbanyak pemilih disabilitas mental atau pemilih ODGJ yang jumlah tercatat ada sebanyak 108 orang," terang dia.

Sementara untuk keseluruhan jumlah pemilih disabilitas yang tercatat oleh KPU Karawang sebanyak 6.697 orang itu, rata-rata terbagi menjadi beberapa kategori untuk pemilih dari kalangan penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang tersebut.

"Adapun untuk rinciannya itu seperti pemilih disabilitas fisik yang berjumlah 2.821 orang, disabilitas intelektual ada 296 orang, disabilitas sensorik wicara ada 824 pemilih, disabilitas sensorik rungu ada 405 pemilih, dan pemilih disabilitas sensorik netra yang berjumlah 849 orang. Sedangkan untuk sisanya, merupakan pemilih disabilitas pada kategori disabilitas mental atau ODGJ yang tercatat ada sebanyak 1.502 orang pemilih," jelas Mari merinci.

"Sehingga jika dijumlahkan untuk total keseluruhan pemilih disabilitas yang terbagi menjadi 6 kategori sesuai dengan hasil rekapitulasi terhadap jumlah pemilih disabilitas, yaitu berjumlah 6.697 pemilih disabilitas yang terdata di KPU Kabupaten Karawang sebagai pemilik hak suara," jelas dia lagi.

Meski begitu, saat proses Pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, Mari menyebut bahwa semua ODGJ yang tercatat memiliki hak pilihnya itu akan dilakukan pendampingan dari pihak keluarga terdekat. Bahkan untuk pemilih ODGJ yang tinggal di panti rehabilitasi gangguan kejiwaan atau sejenisnya, sambung Mari, pendampingan pemilih ODGJ itu akan dilakukan oleh masing-masing pihak pengurus dari panti rehabilitasi gangguan kejiwaan.

"Sehingga pada saat proses pemilih ODGJ itu mengggunakan hak pilihnya, akan didampingi oleh pendamping khusus dari pihak keluarga terdekat maupun masing-masing pihak pengurus panti. Jadi nantinya mereka itu (pendamping pemilih ODGJ), akan diberikan sebuah formulir khusus yang diberikan oleh petugas KPU bagi setiap pendamping ODGJ yang hendak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya tersebut," ungkap Mari memaparkan. 

Selain itu, Mari juga menegaskan bahwa pemilih ODGJ yang tercatat mendapatkan hak pilihnya oleh KPU Karawang tersebut bukan lah ODGJ yang kerap berkeliaran di jalan. Akan tetapi pemilih ODGJ itu merupakan orang-orang yang memiliki riwayat mengalami gangguan kejiwaan yang disasar pihaknya pada saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) beberapa waktu kemarin.

"Adapun tata cara proses pemilihannya bagi pemilih disabilitas yang mengalami riwayat gangguan kejiwaan, akan disesuaikan dengan alamat domisili yang tertera di KTP mereka masing-masing. Dan bagi mereka (pemilih ODGJ) yang tidak mempunyai KTP, maka akan disesuaikan dengan alamat dari masing-masing tempat panti rehabilitasinya itu," ujarnya.

"Kemudian untuk perlakuan terhadap pemilih ODGJ juga, tentunya akan mendapat perlakuan yang sama seperti kepada pemilih yang menderita sakit berat. Jadi ketika si pemilik hak suara itu tidak memungkinkan untuk datang secara langsung ke TPS terdekat, maka nantinya akan ada petugas dari Panitia Pemungut Suara (PPS) lah yang mendatangi mereka ke setiap rumah maupun ke masing-masing tempat panti rehabilitasi dari para pemilih ODGJ tersebut," tambahnya.(*)

Senin

Ketua KPU Bantah Keras Keras Roy Suryo,Semua Cawapres Gunakan Mik yang Sama " Tukang Fitnah"

 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, mengklarifikasi terkait unggahan pakar telematika Roy Suryo, dalam akun media sosialnya yang mengatakan bahwa calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan tiga mik sekaligus, sementara dua cawapres lainnya tidak.(25/12/23).

Foto :Roy Suryo

Menurut Hasyim, para cawapres yang mengikuti debat kedua Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023), menggunakan alat mikrofon yang sama.

"Semua cawapres pakai alat yang sama. Semua cawapres pakai tiga mik untuk mengantisipasi ada mik yang mati," kata Hasyim .

Hasyim menegaskan, Gibran tak menggunakan ear feeder atau pengumpan telinga. Ia menjelaskan bahwa alat yang berada di telinga para cawapres merupakan cantolan mik.

"Bukan ear feeder Itu mik yang ditempel di pipi dan dicantolkan di kuping," ungkapnya.

"Semua cawapres bisa ditanya dan juga stasiun TV penyelenggara debat, dan juga tim paslon yang berada di holding-room saat pemasangan mik, bisa ditanya," katanya.

Hasyim memastikan, debat cawapres berlangsung dengan adil dan spontan. Ia menyayangkan analisis Roy Suryo yang keliru.

"Saya sebagai penyelenggara juga tahu dan siap tanggung jawab," ucap Hasyim.

"Debat spontan, tidak mungkin didikte, mendengarkan bisikan atau baca contekan. Roy Suryo memang tukang fitnah," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo berkomentar terkait pelaksanaan debat perdana cawapres di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat.

Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam debat yang dilaksanakan oleh KPU.

Hal itu dilontarkan Roy Suryo melalui akun X miliknya, @KRMTRoySuryo1, Jumat (22/12).

"Kemarin sudah saya duga, untuk menghindari cheating, sebaiknya next KPU adil," cuit Roy Suryo, dikutip Sabtu.

"Kenapa si nomor 2 ini sampai gunakan 3 (tiga) mic sekaligus: 1. Clip-on, 2. Hand-held & 3. Head-set? Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa feeding ke telinganya? Mengapa 2 calon yang lain beda? Ambyar," sambungnya.

KPU RI pada Senin (13/11/2023), menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa (14/11/ 2023), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Selepas debat pertama antar-capres pada hari Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada hari Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.(*)

Peserta Pemilu Belum Waktunya Kampanye di Media Massa

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi ingatkan peserta pemilu tidak berkampanye menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik di luar ketentuan yang berlaku. Hal tersebut guna merespons pelanggaran ketentuan tersebut oleh sejumlah peserta pemilu.

Foto ilustrasi

Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan, pihaknya telah menerima aduan masyarakat perihal pelanggaran tersebut. Berbekal aduan itu, KPU lantas melayangkan teguran kepada peserta pemilu dalam hal ini calon anggota legisalif (caleg) yang kedapatan melakukan pelanggaran. 

“Kampanye menggunakan media cetak atau elektronik belum dibolehkan. Makanya KPU langsung melayangkan teguran kepada caleg yang kedapatan melanggar ketentuan tersebut,” kata Ali Syaifa, di sela-sela kegiatan rapat koordinasi penyelenggara pemilu bersama stakeholder di Bekasi, Senin (4/12/2023).

Dijelaskan Ali, pada dasarnya tidak ada larangan bagi peserta pemilu berkampanye lewat media massa. Hanya saja yang bersangkutan harus mengikuti jadwal atau tahapan yang telah ditentukan.

Sesuai ketentuan, jadwal kampanye media massa dimulai pada 21 Januari 2024 dengan batas waktu 21 hari. Di luar jadwal tersebut  kampanye lewat media massa dianggap melanggar aturan.

“Tidak ada larangan namun waktunya sudah ditetntukan. Nanti kalau sudah masuk waktu silahkan kampanye  lewat media cetak atau elektronik," kata dia. 

Dengan temua tersebut, ia berharap tidak lagi ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pihaknya juga menegaskan agar peserta pemilu benar-benar taat terhadap aturan.

“Mari kita jaga pemilu ini dengan taat kepada aturan. Jangan sampai pemilu dicederai dengan pelanggaran,” ujarnya mengakhiri.(*)

Mahasiswa di Tasikmalaya Minta APK Melanggar Ditertibkan

 Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung (STTC) mendatangai Kantor Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Senin (4/11/2023). Mahasiswa meminta kejelasan mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. 

Mahasiswa di Tasikmalaya Minta APK Melanggar Ditertibkan

Ketua Komisariat PMII, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, Farhan Abdul Azis mengatakan, kedatangannya meminta sikap tegas Bawaslu menyikapi banyaknya APK yang melanggar ketentuan. Bahkan dipasang di pohon, dan angkutan umum. 

"Sesuai aturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu tidak boleh, bahkan tertuang di pasal 71 dan 72," katanya.

Selain APK, kegiatan kampanye juga tidak boleh dilaksanakan di tempat ibadah. Namun, pada kenyataannya, itu justru terjadi. 

"Kami tidak ingin kedepannya ada kampanye di tempat ibadah seperti kemarin. Untuk APK yang melanggar, kami minta segera ditertibkan." kata Farhan.

Farhan menuturkan, itu perlu dilakukan, agar pemilu berjalan riang dan gembira dan lebih demokratis.

"Kami ingin Bawaslu ini lebih tegas dalam hal APK, termasuk tempat-tempat kampanye harus dinetralisir," tandasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Djuanda mengapresiasi kedatangan mahasiswa dari PMII tersebut. Karena kedatangannya itu berkaitan dengan perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu. 

"Ini motivasi bagi kami, untuk terus bekerja dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada," kata dia.

Dengan ditemukannya banyak APK yang melanggar tersebut, Bawaslu mengimbau seluruh peserta Pemilu taat terhadap aturan, sehingga pemasangan APK juga sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"KPU sudah menetapkan titik lokasi untuk pemasangan APK tersebut. Jadi sudah jelas, tinggal dilaksanakan dengan baik. Untuk penertiban, akan kita laksanakan serentak di setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten Tasikmalaya," pungkasnya.(*)

Minggu

Capres Anies Kunjungi Rumah Bersejarah Djiaw Kie Siong di Rengasdengklok Karawang

 Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengunjungi Rumah Sejarah Djiaw Kie Siong Rengasdengklok, Karawang pada Senin, 4 Desember 2023.

Foto Anis dan Saan Mustopa di Rumah Bersejarah Rengdengklok

Kunjungannya ke rumah bersejarah proklamasi Indonesia tersebut merupakan satu dari sekian tempat yang disambangi Anies Baswedan untuk kampanye di Karawang.

Berdasarkan pantauan, Anies tiba pukul 10.00 WIB di rumah Djiaw Kie Siong. Anies disambut oleh ratusan relawan dari partai koalisi pengusung PKS, NasDem dan PKB.

Saat Anies memasuki rumah tersebut, para warga terlihat antusias. Meskipun tidak diperbolehkan ikut masuk, mereka rela berdesakan dan mengintip dijendela Rumah Djiaw Kie Siong.

“Siang hari ini kami berkunjung ke sebuah keluarga dan rumah bersejarah. Tempat ini, kita baca dalam buku-buku, tempat dimana Soekarno, bung Hatta diculik pada masa itu oleh anak-anak muda diminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan,” ujar Anies.

Melihat rumah bersejarah ini, Anies memiliki agenda kedepan akan lebih memperhatikan tempat-tempat bersejarah. Sebab menurutnya, tempat bersejarah adalah unsur penting bagi pembelajaran generasi muda Indonesia.

“Kita merasa perlu negara turun tangan, merawat dan ikut menanggung pembiayaan,” paparnya.

Kata Anies, keluarga yang saat ini merawat rumah tersebut sangatlah berjasa. Ia memberikan apresiasi kepada pak Suyanto beserta istrinya yang rela pindah dari Jakarta hanya untuk merawat Djiaw Kie Siong.

“Mereka berjasa, meskipun mereka tidak pernah mengeluh dan minta. Negara seharusnya ikut mengurusi,” katanya.

“Karena itu kami berkomitmen kedepan, semua rumah-rumah yang masuk cagar budaya, yang bersejarah maka PBB-nya harus dinolkan. Agar tidak menjadi beban bagi ahli warisnya,” pungkasnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur, agar Rumah Sejarah Djiaw Kie Siong mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya para generasi muda. (*)

KPU Luncurkan Prangko Pemilu 2024

 KPU RI meluncurkan prangko resmi seri Pemilu 2024. Peluncuran perangko pemilu tersebut, diumumkan KPU melalui laman kpu.go.id, pada Jumat (1/12/2023) lalu.

Dalam proses penerbitan dan pendistribusian prangko tersebut, KPU bekerja sama dengan Kemenkominfo dan PT Pos Indonesia. "KPU bersama Kemkominfo dan PT Pos Indonesia menerbitkan prangko seri Pemilu Serentak tahun 2024," kata keterangan pers KPU RI, Minggu (2/12/2023). 

Prangko seri Pemilu Serentak 2024 itu,  mengusung tema utama 'Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa' dengan tiga desain menarik. Desain pertama menampilkan maskot Sura Sulu, desain kedua menggambarkan bangunan KPU dengan bendera partai politik.

Yang ketiga, terdapat jari kelingking celup tinta ungu. Tema tersebut diusung, sebagai komitmen bersama antara penyelenggara, peserta, dan pemangku kepentingan Pemilu 2024.

Dengan mengangkat tema tersebut, KPU berharap, masyarakat meresapi makna bahwa perbedaan politik adalah bagian dari demokrasi. "Perbedaan seharusnya tidak memecah belah persatuan bangsa Indonesia," ucap KPU.

Desain keserentakan dalam Pemilu 2024 tidak hanya menjadi estetika visual. Tetapi juga menjadi harapan dan cita-cita KPU untuk pemilu yang damai, demokratis, berintegritas, serta menjadi momen bersejarah.
KPU Luncurkan Prangko Pemilu 2024

Adapun beberapa faktor yang menjadi kunci terwujudnya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pertama, KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesuai norma yang berlaku.

Kedua, dari sisi peserta pemilu, diharapkan proses kontes politik itu diikuti dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketiga, peran pemilih sangat penting dengan harapan warga yang memiliki hak pilih dapat menjadi pemilih berdaulat dan cerdas.(*)

Sejarah Debat Capres dan Cawapres di Indonesia

 Pada Pemilu 2024 ini, KPU RI menyelenggarakan lima kali debat capres dan cawapres. Simak rangkuman sejarah, debat capres-cawapres yang dihadirkan setiap pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sejarah Debat Capres dan Cawapres di Indonesia

Mengutip laman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY.ac.id), debat capres-cawapres pada kontestasi pilpres pertama kali terjadi 2004. Debat ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan modern Indonesia.

Karena, pemilihan presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Debat tersebut dilakukan karena alasan perlunya mengenalkan visi, misi, dan program dari masing-masing capres dan cawapres.

Visi, misi, dan program capres dan cawaprea itu, disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada rakyat Indonesia. Hal tersebut pun, tertuang berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2003.

Dalam proses penyelenggaraan debat capres-cawapres, sempat mengalami kendala teknis. Terutama, kendala terkait melaksanakan debat, secara terbuka atau menggunakan peraturan lain.

Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya KPU RI memutuskan untuk melaksanakan debat secara terbuka. Sehingga, pada Pilpres 2004, terdapat lima pasangan yang akan berkompetensi dalam agenda debat ini.

Lima pasangan tersebut, yakni Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Kemudian, Amien Rais-Siswono Yodo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Debat akan berlanjut pada Pilpres 2024, Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan, debat capres-cawapres dilaksanakan sebanyak lima kali. Acara debat capres-cawapres dilaksanakan di Jakarta.

Debat capres-cawapres 2024 diikuti tiga pasangan calon. Yakni no 1 pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, no 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan no 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD.

"Debat pasangan capres-cawapres adalah perintah UU Pemilu. KPU sudah susun jadwal debat tersebut sesuai Pasal 50 ayat 1 dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 merujuk Pasal 277 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017," kata Idham dalam keterangan persnya, Minggu (3/12/2023).(*)

Simak Aturan Debat Capres-Cawapres Pasal 277 UU Pemilu

 Simak aturan debat capres-cawapres Pilpres 2024 yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Tepatnya, aturan debat capres-cawapres itu terkandung dalam Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Simak Aturan Debat Capres-Cawapres Pasal 277 UU Pemilu

Sebelumnya beredar narasi KPU sengaja menghilangkan debat cawapres. Padahal jadwal debat yang disusun KPU sudah dikonfirmasikan pada setiap pengusung pasangan calon dan berdasarkan UU.

Berikut rincian aturan debat capres-cawapres dalam Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu:

(1) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.

(2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.

(3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

(4) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

(5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. memajukan kesejahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan, debat capres-cawapres dilaksanakan sebanyak lima kali. Acara debat capres-cawapres dilaksanakan di Jakarta.

Waktu pelaksanaan debat capres-cawapres sebagai berikut:

• Debat pertama tanggal 12 Desember 2023;

• Debat kedua tanggal 22 Desember 2023;

• Debat ketiga tanggal 7 Januari 2024;

• Debat keempat tanggal 21 Januari 2024; dan

• Debat kelima tanggal 4 Februari 2024.

"Debat pasangan capres-cawapres adalah perintah UU Pemilu. KPU sudah susun jadwal debat tersebut sesuai Pasal 50 ayat 1 dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 merujuk Pasal 277 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017," kata Idham dalam keterangan persnya, Minggu (3/12/2023).(*)

KPU Benarkan Capres-Cawapres Saling Dampingi di Panggung Debat

 Komisioner KPU RI Idham Holik membenarkan, para capres dan cawapres akan saling mendampingi di atas panggung debat. Sekalipun, debat tersebut diselenggarakan khusus untuk capres, maupun cawapres.

Komisioner KPU RI Idham Holik

Idham menegaskan, penyelenggaraan debat capres dan cawapres dilakukan sebanyak lima kali. Yakni, tiga kali acara debat untuk capres dan dua kali cawapres.

"Iya benar (didampingi di atas panggung), aktor utama debat sesuai UU Pemilu. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 277 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 277 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023," kata Idham dalam keterangan persnya, Minggu (3/12/2023).

Ia mengaku, KPU ingin berjuang menampilkan tontonan debat capres-cawapres yang berkualitas untuk masyarakat. Maka dari itu, debat dilakukan sesuai aturan berlaku.

"KPU menampilkan yang lebih baik, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jauh lebih utuh. Setiap debat itu, tergantung pada, debat kali ini untuk debat siapa? kalau debatnya capres, maka aktor utamanya capres," ucapnya.

"Kalau debat cawapres, maka aktor utamanya adalah cawapres. kita mesti ingat, namanya capres-cawapres adalah calon dwitunggal."

Lanjutnya, Idham menuturkan, acara debat capres-cawapres dilaksanakan di Jakarta. Simak waktu pelaksanaan debat capres-cawapres sebagai berikut:

• Debat pertama tanggal 12 Desember 2023;
• Debat kedua tanggal 22 Desember 2023;
• Debat ketiga tanggal 7 Januari 2024;
• Debat keempat tanggal 21 Januari 2024; dan
• Debat kelima tanggal 4 Februari 2024.

"Debat pasangan capres-cawapres adalah perintah UU Pemilu. KPU sudah susun jadwal debat tersebut sesuai Pasal 50 ayat 1 dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 merujuk Pasal 277 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017," ujar Idham.

Demokrat Targetkan 15 Kursi di Pileg Jabar

 Guna merealisasikan target 15 persen kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat, Partai Demokrat menggelar pembekalan pada 120 calon anggota legislatif (caleg) di Kota Bandung, Minggu (3/12/2023) 

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto menuturkan, 120 caleg yang bakal bertarung di parlemen Tatar Pasundan mendapatkan pembekalan dari Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief, Herman Khaeron dan Dede Yusuf.

"Jadi ilmunya akan kita siapkan semua, kita bekali, sehingga saat perang atau turun ke lapangan mereka siap untuk menghadapi apapun. Insyaa Allah target suara 15 persen bisa tercapai," ujarnya di sela pembekalan.

Dia berharap, setidaknya Partai Demokrat mampu menempatkan 15 wakilnya di Jawa Barat. Sehingga mampu menyokong visi dan misi partai terhadap pembangunan di Jabar.

"Yang jelas kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Intinya sama dengan semuanya, kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Artinya jangan nanti kalau saya terpilih, saya akan janji-janji gak boleh. Yang kita bisa bantu sekarang, ya sekarang," ucapnya.

Terkait Pilpres 2024, Anton mengatakan pihaknya terus menggencarkan program yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Terbaru, Demokrat Jabar turut serta dalam kampanye menyosialisasikan program susu dan makan siang gratis.

"Kemarin kita ada 5 titik di Garut, Cimahi, Kota Bandung, Cirebon dan Bandung Barat, itu memberikan susu gratis dan juga makan siang kepada anak sekolah atau pesantren. Alhamdulillah sangat digemari masyarakat, dan mudah-mudahan apabila nanti Prabowo-Gibran terpilih, bisa terus dilaksanakan program ini," tandasnya.(*)

Jumat

1,8 Juta Surat Suara Diterima KPU Karawang

 Sebanyak satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh satu lembar surat suara untuk pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 telah datang di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis malam (30/11/23).

Surat Suara Diterima KPU Karawang

Kedatangan satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh satu lembar surat suara ini untuk melengkapi sejumlah logistik Pemilu 2024 tahap pertama di Kabupaten Karawang yang sudah datang sebelumnya di gudang logistik KPU Kabupaten Karawang.

“Malam ini kami menerima surat suara Kabupaten total keseluruhan dari 6 dapil itu sebanyak satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh satu lembar surat suara dan itu untuk semua dapil,” ungkap Mari Fitriana selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang di gudang logistik KPU.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sejumlah logistik yang sebelumnya telah datang di Kantor KPU Kabupaten Karawang yakni, kotak, bilik, segel utama, tinta, spidol, lem, bantalan, paku, tali pengikat dan plastik-plastik itu sudah ada.

“Sampai saat ini kita hanya menunggu segel plastik saja, kekurangannya akan dikirim secara bertahap,” ujar Ketua KPU Kabupaten Karawang Mari Fitriana.

Kendati demikian, pihaknya menjelaskan, menurut informasi yang diterima bahwa Kabupaten Karawang menjadi penerima pertama surat suara tingkat Kabupaten karena memang Kabupaten Karawang tidak ada masalah saat penetapan DCT nya.

“Menurut informasi yang kami terima Kabupaten Karawang menjadi penerima pertama surat suara tingkat Kabupaten untuk daerah lain belum ada karena memang kami tidak ada masalah saat kemarin penetapan DCT nya. Jadi bisa langsung proses cetak,” jelasnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang Kordiv SDMO/Diklat Rizal Fuad Muttaqin S.pd. mengatakan, pihaknya ikut pengawasan langsung dari PT Gramedia Cikarang hingga sampai gudang Logistik KPU Kabupaten Karawang mulai dari siang sampai sekarang malam hari dikarenakan adanya aksi demo buruh yang membuat perjalanan mengalami kemacetan.

“Kami ikut langsung pengawasan penerimaan surat suara DPRD dari PT Gramedia Cikarang sampai gudang Logistik KPU Kabupaten Karawang mulai dari siang sampai malam hari baru sampai gudang logistik KPU Kabupaten Karawang karena perjalanan terhambat oleh adanya aksi buruh yang sehingga mengalami kemacetan,” pungkasnya.(*)

Rahmat Hidayat Djati Ditunjuk Jadi Kapten Tim Kampanye AMIN di Karawang

 Ketua DPC PKB Karawang, Rahmat Hidayat Djati ditunjuk jadi Kapten tim kampanye daerah (TKD) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Karawang, Jawa Barat.

Rahmat Hidayat Djati Ditunjuk Jadi Kapten Tim Kampanye AMIN di Karawang

Penunjukan Rahmat Hidayat Djati jadi kapten tim kampanye AMIN di Karawang berdasarkan hasil kesepakatan tiga partai politik (parpol) koalisi pengusung AMIN, yakni PKB, PKS dan NasDem.

“Hari ini kita sudah merumuskan, yaitu tim pemenangan kita percayakan kepada Ketua PKB Rahmat Hidayat Djati, kita percaya di bawah kepemimpinan beliau, AMIN akan memenangkan Pilpres di Karawang,” kata Ketua PKS Karawang, Budiwanto usai rapat konsolidasi partai koalisi AMIN di Kantor DPC PKB Karawang, Jumat, 1 Desember 2023.

Menurutnya, penunjukan ini sesuai kesepakatan parpol koalisi tingkat nasional, di mana yang ditunjuk ketua tim adalah parpol peraih suara tertinggi pada Pileg 2019.

“Kabupaten menyesuaikan partai yang menang, kebetulan hari ini di Karawang yang paling tinggi PKB dengan perolehan 7 Kursi, PKS 6 kursi dan Nasdem 2 kursi,” terang dia.

Di tempat sama, Kapten tim Kampanye AMIN Karawang, Rahmat Hidayat Djati bertekad menggerakkan semua potensi dan jaringan dari tiga partai koalisi untuk memenangkan suara AMIN.

“Dengan mengucap bismillah, kita akan menggerakkan semua potensi dan jaringan agar AMIN bisa memenangkan Pilpres di Karawang,” ujar Kang RHD, sapaan akrabnya.

Pihaknya mengaku telah menyiapkan roadmap dan pembentukan struktur organisasi pemenangan AMIN sampai ke struktur desa dan kelurahan. Ketiga partai akan berbagi peran melalui pergerakan yang efektif dan efisien.

Selain itu, belasan relawan Anies-Muhaimin juga akan dilibatkan secara langsung dalam susunan tim kampanye AMIN di luar dari struktur formal parpol koalisi. Dengan begitu, lanjut dia, bukan hal mustahil target 52 persen suara kemenangan AMIN di Karawang bisa terwujud.

“Seperti kita tau banyak relawan AMIN juga di Karawang, nanti akan kita kolaborasikan. Yang jelas kita gerakkan semua lini, baik organisasi, jaringan dan personal yang dimiliki ketiga partai untuk mewujudkan kemenangan AMIN,” tandasnya. (*)

Kamis

Klaim Kebocoran Data KPU, Kominfo Duga Motifnya Ekonomi

 Kabar munculnya hacker Jimbo yang mengklaim telah membobol data KPU sebesar 252 juta Data Pemilih Tetap dipastikan motif ekonomi semata. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong.

Klaim Kebocoran Data KPU, Kominfo Duga Motifnya Ekonomi

"Kalau dia sudah menawarkan dan menjual itu artinya motifnya ekonomi yang ingin mendapatkan keuntungan. Artinya juga tidak ada motif politik," katanya , Jumat (1/12/2023).

Jadi, menurutnya dengan motif tersebut, Pemilu akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Tetapi sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), pihak KPU tetap harus bertanggungjawab.

"Walaupun motifnya bukan politik, tetapi bisa saja efeknya ke sana. Karena pastinya masyarakat juga sempat mempertanyakan keamanan data," katanya kembali.

Tidak hanya itu, Usman juga mengatakan kepercayaan masyakat terhadap penyelenggaraan Pemilu juga jadi semakin menurun. Dan kondisi tersebut lah yang harus diantisipasi oleh KPU, dan juga Pemerintah.

"Peran kita di sini megawasi, dan memastikan penyelenggaraan sistem elektronik itu berjalan dengan baik. Tertutama terkait perlindungan data, dan Kominfo sendiri setelah kejadian ini langsung bersurat kepada KPU untuk mengklarifikasi," kata Usman, menjelaskan.

Secara kelembagaan Kominfo telah berkoordinasi bersama KPU, Cyber Polri, Badan Siber, dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Intelegen Negara (BIN). Langkah terakhir tinggal mencari penyebab, dan memperbaiki agar ke depannya tidak terjadi lagi masalah serupa terkait kebocoran data.

"Saya kira masyarakat tetap tenang, dan tidak perlu berlebihan menanggapi kasus ini. Kita juga berharap Pemilu bisa berlangsung sesuai jadwal tanpa gangguan terutama terkait data," ujarnya.

Data yang bocor diketahui berasal dari KPU pusat, yang berisikan informasi lengkap seperti NIK hingga kartu keluarga. Kebocoran data tersebut tentunya merugikan masyarakat dan bisa menimbulkan sejumlah risiko baik terkait kegiatan pemilu hingga tindak pidana.(*)

Ini Lima Tema dan Jadwal Debat Capres-Cawapres 2024

 KPU RI mengaku, telah mengundang seluruh tim kampanye Pilpres 2024 dalam membahas debat capres-cawapres. KPU pun membeberkan, teknis tema pelaksanaan debat capres-cawapres kepada seluruh tim kampanye.Ini Lima Tema dan Jadwal Debat Capres-Cawapres 2024

Ini Lima Tema dan Jadwal Debat Capres-Cawapres 2024

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, tiga paslon capres-cawapres Pilpres 2024 akan melakukan debat sebanyak lima kali. Pada debat pertama, tema yang diperdebatkan mulai dari persoalan hukum, HAM, hingga korupsi.

"Debat pertama, hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua, pertahanan, keamanan, geo politik, dan hubungan internasional," kata Idham dalam keterangan persnya, Jumat (1/12/2023).

Debat ketiga, kata Idham, mengusung tema ekonomi (kerakyatan dan digital). Yakni mulai dari, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (Digital), keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, dan infrastruktur.

"Debat keempat, soal energi, SDA, SMN, pajak karbon, lingkungan hidup, dan agraria, dan masyrakat adat.  Debat kelima, teknologi Informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan," ucap Idham.

Diketahui, debat capres-cawapres digelar sebanyak dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024. Kemudian, satu kali pada Februari 2024.(*)



Berikut jadwal debat capres-cawapres:

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 14 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024.

Selasa

Jelang Pemilu 2024 Polres Karawang Ajak Masyarakat Tetap Menjaga Kerukunan Umat

 Salah satu agenda dari Kapolres AKBP Wirdhanto Hadicaksono , pada hari Rabu, (29/11/ 23), adalah menghadiri acara keagamaan bareng Majelis BKMM DMI Kabupten dan kali ini mengambil lokasi di Mesjid Al -Jihad yang berada di Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat, Karawang.

Foto : Kapolres saat berikan sambutan di tengah-tengah kaum ibu majlis BKMM DMI Kabupaten Karawang

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua MUI Kabupaten, Kasat Binmas Polres, Ketua BKMM DMI dan Ketua Yayasan Darul Hakim dan para pengurus DKM Mesjidi Al-Jihad.

Acara keagamaan tersebut di hadiri lebih dari 600 orang kaum ibu pengajian (Majelis BKMM DMI,red).

Kapolres Karawang diwakili oleh AKP Iis Puspita Kasatbinmas Polres mengatakan, bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan pengajian yang terselenggarakan. Dan pihaknya sangat sukai kegiatan yang berintikan talobul ilmi bagi para muslimah.

Namun tentunya jelang Pemilu 2024 ,sambung Kasatbinmas menghimbau kepada semua pihak untuk tetap menjaga kerukunan umat ditengah pesta-poranya demokrasi lima tahunan.

Saya bersyukur sekali sampai saat ini keadaan Kabupaten Karawang sangat kondusif dan terkendali. Ini berarti strategi dari aparat termasuk dari Polri dalam memelihara ketentraman cukup berhasil dan harus dilanjutkan karena ini sangat dibutuhkan apalagi pada saat sekarang sudah masuk tahun politik.

Iis  juga berharap tidak hanya untuk anggota Majelis BKMM DMI namun seluruh masyarakat Karawang bisa menjaga ketentraman, persatuan dan kesatuan jelang pesta demokrasi.

Kami pun dari Polres meminta kesungguhan untuk dukungan dan kerja samanya dari masyarakat Karawang agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaan pemilu 2024 hingga berjalan aman dan damai.

Kasatbinmas pun menyerukan kepada masyarakat Karawang terutama umat Islam agar menikmati suasana pemilu ini dengan riang gembira tanpa cela atau fitnah termasuk jauhi hoaks. 

Bahkan ia berharap tidak ada isu primordialisme dan rasial apalagi membawa-bawa politik identitas atau sejenisnya.

Dikatakannya, apa yang di gagas agar pemilu 2024 berjalan aman dan damai harus didukung. 

Kita mencari pemimpin yang baik dengan cara-cara yang baik. Kami meminta kepada umat Islam di Karawang untuk mendoakan, semoga pemimpin yang yang dipilih dan terpilih nanti mampu menjalankan roda kepemipinan bangsa,” pungkas Iis Puspita, menegaskan(*)

Masa Kampanye di Mulai, Strategi Pemenangan Caleg Mulai di Gass !

 Selasa, Tanggal 28 November 2023 merupakan hari perdana bagi semua kontestan pemilu serentak 2024 memulai start kampanye hingga 10 Februari 2024 mendatang. 

Foto : Ilustrasi


Ada yang memulai pendataan calon pemilih, agenda pertemuan tatap muka, kampanye terbuka hingga pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan pengelolaan media sosial. 

Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, dr Atta Subagjadinata misalnya, memulai kampanye pihaknya siap menempuh semua upaya sebagai bagian dari menyempurnakan ikhtiar. Berharap, setiap strategi dan upaya itu, berjalan lancar dan kondusif, edukatif dan membawa perbaikan bagi masyarakat. 

"Ya semuanya di tempuh, baik tatap muka dan rencana kampanye lainnya. Itu di tempuh untuk menyempurnakan ikhtiar pencalegannya, "Ungkapnya, Selasa (28/11/2023).

Caleg incumben dapil I Karawang, Natala Sumedha mengatakan, Semua upaya mensosialisasikan diri dan warisan pembangunan yang sudah di bangunkan akan terus di tempuh maksimal dan di manfaatkan sebagai wahana kampanye.

"Tentu kita akan manfaatkan secara maksimal masa kampanye ini, " Pungkasnya. (Rd)

Senin

Ketua KPU : Peserta Pemilu Komitmen Laksanakan Kampanye Sehat

 Para peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah berkomitmen untuk melaksanakan kampanye yang sehat. Hal ini disampaikan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari.

“Baru saja kita saksikan telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Begitu pula dengan komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk melaksanakan pemilu yang sehat ,” kata Hasyim Asy’ari dalam sambutannya di Acara deklarasi pemilu damai 2024 di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Nantinya, kata Hasyim, para peserta pemilu 2024 akan mempromosikan dan menunjukan hal baik terkait diri masing-masing. Menurut Hasyim, pada dasarnya kampanye pemilu merupakn upaya untuk meyakinkan pemilih agar memilih peserta pemilu. 

“Kami yakin sebagaimana yang tertera di salah satu simbol yang digunakan oleh KPU. Yakni bahwa pemilu sebagai sarana integrasi bangsa,” ucapnya. 

Sebelumnya, para peserta pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden mengucapkan deklarasi pemilu damai 2024. Deklarasi ini disampaikan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.(*)

Jabar AKUR, Pemprov dan Kominda Ajak Relawan Capres-Cawapres Berkampanye Damai

 Jelang masa kampanye Pemilu 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Komite Intelejen Daerah (Kominda) Jawa Barat menggelar deklarsi damai bertajuk Jabar AKUR, Aman, Kondusif dan Rukun di Gor Saparua Kota Bandung, Senin (27/11/2023).

Jabar AKUR, Pemprov dan Kominda Ajak Relawan Capres-Cawapres Berkampanye Damai

Deklarasi diikuti oleh unsur Forkominda Jawa Barat serta relawan dari pasangan Capres dan Cawapres yang bakal bertarung di kontestasi Pemilu 2024.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan, deklarasi Jabar AKUR sejalan dengan deklarasi Pemprov Jabar sebelumnya yakni Jabar Aman, Netral dan Tenang (ANTENG).

Dikatakan Bey, semua elemen di Jawa Barat sudah sepakat untuk menjaga keamanan, kondusifitas pelaksaan Pemilu 2024.

“Kita berharap pada masa kampanye akan tertib dan semuannya menjalani sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU maupun Bawaslu,”ucap Bey.

Bey juga optimis, pelaksanaan Pemilu di Jawa Barat bakal aman, tertib dan kondusif.

Ia juga meminta agar para relawan dalam mengkampanyekan pasangan Capres dan Cawapresnya, dilakukan dengan santun dan damai. Selain itu juga Bey berpesan dalam mengkampanyekan jagoannya di media sosial, relawan dapat melakukannya dengan bijak.

“Berkampanye sesuai dengan aturan, sesuai yang bolehkan mana, yang sehat yang tertib. Adu gagasan dan menjadi tontonan menarik bagi masyarakat,”jelas Bey.

Sementara Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Barat Mayjen (Purn) Ruddy Prasemilsa Mahks menjelaskan deklarasi Pemilu damai  Jabar AKUR merupakan rangkaian persiapan kampanye dan  Pemilu yang dilakukan pada 14 Februari 2023 mendatang.

Ruddy juga mengatakan, berdasarkan data KPU,  Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar se-Indonesia dengan jumlah 35.714.901 orang.

“Selain itu Jawa Barat merupakan satu-satunya Provinsi yang memfasilitasi para relawan Capres dan Cawapres pada pesta demokrasi lima tahunan ini,”ucapnya.

Ruddy, mengajak kepada semua Para Relawan Capres-Cawapre semua warga Jawa Barat untuk ikut serta mensukseskan jalannya Pilpres dan Pemilu 2024-2029 sebagai pesta Politik  lima tahunan Rakyat Indonesia dalam memilih Pemimpin Nasional dan Wakilnya di Parlemen nanti.

Pada kesempata yang sama, Kabankesbangpol Jawa Barat  Iip Hidayat mengatakan deklarasi pemilu damai Jabar AKUR  yang digelar berkat kerjasama Pemprov dan Kominda Jabar ini dihadiri sekitar 1000 orang perwakilan Relawan Capres-Cawapres.

Adapun yang bertindak pembaca Deklarasi dari perwakilan relawan Capres dan Capres nomor urut  satu Bahruzin dan Tarma Irmansyah, relawan Capres  nomor urut dua Fidelis Giawa dan Anty,  serta dari Relawan Capres nomor urut 3 yakni Gagan Hermawan dan Nia Radiandia.(*)

© Copyright 2023 Karawang Info Grup Pelita Karawang | All Right Reserved