-->

Selasa

Dari 6.697 Pemilih Disabilitas, Tercatat Ada 1.502 ODGJ di Karawang Memiliki Hak Pilihnya pada Pemilu 2024

Sebanyak 6.697 orang penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Karawang, tercatat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang sebagai pemilik hak suara di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Foto : Ketua KPU Karawang saat Bimtek


Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana kepada wartawan  saat ditemui di sela-sela kegiatan KPU Karawang menggelar bimbingan teknis (bimtek) tata cara pemungutan hingga penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suara yang digelar di Aula Hotel Mercure Karawang, Kawasan Galuh Mas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang pada Selasa (26/12) siang.

Dikatakan Mari, dari sejumlah data pemilih disabilitas yang mencapai angka 6.697 orang tersebut, diantaranya ada 1.502 orang penyandang disabilitas yang sudah tercatat sebagai pemilih disabilitas dengan kategori memiliki riwayat gangguan mental atau biasa disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

"Untuk di Karawang sendiri berdasarkan hasil coklit kemarin, jumlah pemilih disabilitas pada kategori penyandang gangguan mental atau ODGJ ini totalnya ada sebanyak 1.502 orang yang tercatat di KPU Karawang sebagai pemilik hak suara sah pada Pemilu di 14 Februari 2024 mendatang. Mereka rata-ratanya tersebar dibeberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang," ungkap Mari.

Mari menyebut bahwa pihaknya tidak bisa menghalang-halangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya tersebut, sehingga pihaknya melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas pada kategori ODGJ. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ.

"Jadi untuk mereka ini masuk ke dalam kategori pemilih disabilitas pada kategori disabilitas mental. Dan untuk wilayah Kecamatan Karawang Barat, saat ini wilayah tersebut mempunyai data terbanyak pemilih disabilitas mental atau pemilih ODGJ yang jumlah tercatat ada sebanyak 108 orang," terang dia.

Sementara untuk keseluruhan jumlah pemilih disabilitas yang tercatat oleh KPU Karawang sebanyak 6.697 orang itu, rata-rata terbagi menjadi beberapa kategori untuk pemilih dari kalangan penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang tersebut.

"Adapun untuk rinciannya itu seperti pemilih disabilitas fisik yang berjumlah 2.821 orang, disabilitas intelektual ada 296 orang, disabilitas sensorik wicara ada 824 pemilih, disabilitas sensorik rungu ada 405 pemilih, dan pemilih disabilitas sensorik netra yang berjumlah 849 orang. Sedangkan untuk sisanya, merupakan pemilih disabilitas pada kategori disabilitas mental atau ODGJ yang tercatat ada sebanyak 1.502 orang pemilih," jelas Mari merinci.

"Sehingga jika dijumlahkan untuk total keseluruhan pemilih disabilitas yang terbagi menjadi 6 kategori sesuai dengan hasil rekapitulasi terhadap jumlah pemilih disabilitas, yaitu berjumlah 6.697 pemilih disabilitas yang terdata di KPU Kabupaten Karawang sebagai pemilik hak suara," jelas dia lagi.

Meski begitu, saat proses Pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, Mari menyebut bahwa semua ODGJ yang tercatat memiliki hak pilihnya itu akan dilakukan pendampingan dari pihak keluarga terdekat. Bahkan untuk pemilih ODGJ yang tinggal di panti rehabilitasi gangguan kejiwaan atau sejenisnya, sambung Mari, pendampingan pemilih ODGJ itu akan dilakukan oleh masing-masing pihak pengurus dari panti rehabilitasi gangguan kejiwaan.

"Sehingga pada saat proses pemilih ODGJ itu mengggunakan hak pilihnya, akan didampingi oleh pendamping khusus dari pihak keluarga terdekat maupun masing-masing pihak pengurus panti. Jadi nantinya mereka itu (pendamping pemilih ODGJ), akan diberikan sebuah formulir khusus yang diberikan oleh petugas KPU bagi setiap pendamping ODGJ yang hendak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya tersebut," ungkap Mari memaparkan. 

Selain itu, Mari juga menegaskan bahwa pemilih ODGJ yang tercatat mendapatkan hak pilihnya oleh KPU Karawang tersebut bukan lah ODGJ yang kerap berkeliaran di jalan. Akan tetapi pemilih ODGJ itu merupakan orang-orang yang memiliki riwayat mengalami gangguan kejiwaan yang disasar pihaknya pada saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) beberapa waktu kemarin.

"Adapun tata cara proses pemilihannya bagi pemilih disabilitas yang mengalami riwayat gangguan kejiwaan, akan disesuaikan dengan alamat domisili yang tertera di KTP mereka masing-masing. Dan bagi mereka (pemilih ODGJ) yang tidak mempunyai KTP, maka akan disesuaikan dengan alamat dari masing-masing tempat panti rehabilitasinya itu," ujarnya.

"Kemudian untuk perlakuan terhadap pemilih ODGJ juga, tentunya akan mendapat perlakuan yang sama seperti kepada pemilih yang menderita sakit berat. Jadi ketika si pemilik hak suara itu tidak memungkinkan untuk datang secara langsung ke TPS terdekat, maka nantinya akan ada petugas dari Panitia Pemungut Suara (PPS) lah yang mendatangi mereka ke setiap rumah maupun ke masing-masing tempat panti rehabilitasi dari para pemilih ODGJ tersebut," tambahnya.(*)

Senin

Ketua KPU Bantah Keras Keras Roy Suryo,Semua Cawapres Gunakan Mik yang Sama " Tukang Fitnah"

 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, mengklarifikasi terkait unggahan pakar telematika Roy Suryo, dalam akun media sosialnya yang mengatakan bahwa calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan tiga mik sekaligus, sementara dua cawapres lainnya tidak.(25/12/23).

Foto :Roy Suryo

Menurut Hasyim, para cawapres yang mengikuti debat kedua Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023), menggunakan alat mikrofon yang sama.

"Semua cawapres pakai alat yang sama. Semua cawapres pakai tiga mik untuk mengantisipasi ada mik yang mati," kata Hasyim .

Hasyim menegaskan, Gibran tak menggunakan ear feeder atau pengumpan telinga. Ia menjelaskan bahwa alat yang berada di telinga para cawapres merupakan cantolan mik.

"Bukan ear feeder Itu mik yang ditempel di pipi dan dicantolkan di kuping," ungkapnya.

"Semua cawapres bisa ditanya dan juga stasiun TV penyelenggara debat, dan juga tim paslon yang berada di holding-room saat pemasangan mik, bisa ditanya," katanya.

Hasyim memastikan, debat cawapres berlangsung dengan adil dan spontan. Ia menyayangkan analisis Roy Suryo yang keliru.

"Saya sebagai penyelenggara juga tahu dan siap tanggung jawab," ucap Hasyim.

"Debat spontan, tidak mungkin didikte, mendengarkan bisikan atau baca contekan. Roy Suryo memang tukang fitnah," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo berkomentar terkait pelaksanaan debat perdana cawapres di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat.

Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam debat yang dilaksanakan oleh KPU.

Hal itu dilontarkan Roy Suryo melalui akun X miliknya, @KRMTRoySuryo1, Jumat (22/12).

"Kemarin sudah saya duga, untuk menghindari cheating, sebaiknya next KPU adil," cuit Roy Suryo, dikutip Sabtu.

"Kenapa si nomor 2 ini sampai gunakan 3 (tiga) mic sekaligus: 1. Clip-on, 2. Hand-held & 3. Head-set? Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa feeding ke telinganya? Mengapa 2 calon yang lain beda? Ambyar," sambungnya.

KPU RI pada Senin (13/11/2023), menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa (14/11/ 2023), pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Selepas debat pertama antar-capres pada hari Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada hari Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.(*)

Sabtu

Waspada Ada Temuan Ini, Bawaslu Karawang Tegas Minta Proses Rekrutmen Anggota KPPS Dilakukan secara Terbuka

 Terkait dengan adanya perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum (2024 mendatang di Kabupaten Karawang, transparansi perekrutannya harus dilakukan secara terbuka.


Foto : Engkus Kusnadi

Demikian pernyataan itu diminta oleh Kepala Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) Kabupaten Karawang, Engkus Kusnadi, saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (21/12) pagi.

Adapun permintaan pihaknya kepada tim seleksi panitia perekrutan KPPS di Karawang agar melakukan proses perekrutannya secara terbuka dan transparan pun, dikarenakan adanya pengaduan yang diterima Kusnadi perihal perekrutan tersebut diduga banyak dikoordinir oleh para ketua RT dan RW setempat yang terjadi dibeberapa daerah di Kabupaten Karawang.

"Jadi kami pihak Bawaslu Karawang telah menerima beberapa pengaduan terkait dengan rekrutmen anggota KPPS yang diduga terjadi dibeberapa daerah di sekitar Karawang, perihal perekrutan itu diduga banyak dikoordinir oleh ketua RT dan ketua RW setempat. Bahkan ketika belum adanya hasil perekrutan yang diumumkan oleh tim panitia seleksi tersebut, namun hasilnya sudah dapat ditentukan siapa-siapanya yang terpilih menjadi anggota KPPS-nya itu," ungkap Kusnadi.

Dari informasi yang dihimpun, perekrutan anggota KPPS ini telah diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc terhadap Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang diantaranya itu seperti meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, termasuk juga dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

"Jadi seperti aturan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 35 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 menyebut tentang syarat untuk menjadi anggota KPPS yaitu seluruh warga negara Indonesia, sehingga terkait dengan proses penyeleksian atau perekrutan anggota KPPS inipun harus lah dilakukan secara terbuka. Dan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, apalagi sampai harus ada surat rekomendasi yang dikeluarkan dari pihak ketua RT maupun ketua RW setempat," jelas Kusnadi menegaskan.p

Sesuai dengan aturan ketentuan tersebut, kata Kusnadi melanjutkan, maka semua pihak dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia pun berhak mendaftarkan namanya sebagai calon anggota KPPS. Bahkan dapat menjadi seorang anggota KPPS, tanpa harus mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan dari pengurus aparatur desa setingkat ketua RT dan RW.

"Selanjutnya di dalam aturan teknis kaitan dengan proses perekrutan anggota KPPS itu, juga sudah diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot," terang Kusnadi lagi.

Kemudian di antara isi aturan itu juag, lanjut dja, menjelaskan tentang persyaratan calon anggota KPPS yang di antaranya itu meliputi surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, foto copy KTP elektronik, foto copy ijazah SMA, pas foto, surat pernyataan bukan sebagai anggota atau kader simpatisan dari partai politik yang menjadi peserta kontestasi Pemilu.

Termasuk juga dengan melampirkan beberapa surat lainnya seperti melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang disertai dengan surat keterangan bebas narkoba atau surat keterangan tidak terlibat ke dalam peredaran barkoba, juga turut melampirkan surat keterangan tak pernah menjalani hukuman pidana penjara selama lima tahun. "Jadi untuk fisik berkas dokumen yang sudah lengkap itu, kemudian diserahkan ke pihak panitia seleksi perenturan KPPS oleh setiap masing-masing pendaftarnya," bebenya.

Sementara untuk komposisi anggota KPPS yang berjumlah tujuh orang itu, kata Kusnadi lagi menambahkan, para anggotanya KPPS ini bisa berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda, pemuka agama, pelajar atau mahasiswa, maupun masyarakat umum lainnya yang masih berstatus sebagai warga negara Indonesia.

"Jadi di dalam ketentuannya juga sudah sangat jelas sekali ya, sehingga tidak ada lagi ya untuk yang nananya ketentuan secara tertulis yang menyebut bahwa dalam rekrutmen anggota KPPS itu harus berdasarkan dengan adanya surat rekomendasi dari ketua RT/RW yang dilampirkan ke dalam berkas dokumen pendaftarannya," jelssnya menegaskan.

Oleh sebab itu, Kusnadi pun turut menekankan agar proses rekrutmen anggota KPPS di wilayah Kabupaten Karawang ini bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku saja. "Sehingga terkait dengan opini liar tentang nama-nama anggota KPPS yang terpilih di dalam perekrutan itu, hanya daoat ditentukan oleh para ketua RT/RW setempat pun tidak dibenarkan menurut aturan dan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tersebut," pungkasnya.(*)

Senin

Peserta Pemilu Belum Waktunya Kampanye di Media Massa

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi ingatkan peserta pemilu tidak berkampanye menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik di luar ketentuan yang berlaku. Hal tersebut guna merespons pelanggaran ketentuan tersebut oleh sejumlah peserta pemilu.

Foto ilustrasi

Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan, pihaknya telah menerima aduan masyarakat perihal pelanggaran tersebut. Berbekal aduan itu, KPU lantas melayangkan teguran kepada peserta pemilu dalam hal ini calon anggota legisalif (caleg) yang kedapatan melakukan pelanggaran. 

“Kampanye menggunakan media cetak atau elektronik belum dibolehkan. Makanya KPU langsung melayangkan teguran kepada caleg yang kedapatan melanggar ketentuan tersebut,” kata Ali Syaifa, di sela-sela kegiatan rapat koordinasi penyelenggara pemilu bersama stakeholder di Bekasi, Senin (4/12/2023).

Dijelaskan Ali, pada dasarnya tidak ada larangan bagi peserta pemilu berkampanye lewat media massa. Hanya saja yang bersangkutan harus mengikuti jadwal atau tahapan yang telah ditentukan.

Sesuai ketentuan, jadwal kampanye media massa dimulai pada 21 Januari 2024 dengan batas waktu 21 hari. Di luar jadwal tersebut  kampanye lewat media massa dianggap melanggar aturan.

“Tidak ada larangan namun waktunya sudah ditetntukan. Nanti kalau sudah masuk waktu silahkan kampanye  lewat media cetak atau elektronik," kata dia. 

Dengan temua tersebut, ia berharap tidak lagi ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pihaknya juga menegaskan agar peserta pemilu benar-benar taat terhadap aturan.

“Mari kita jaga pemilu ini dengan taat kepada aturan. Jangan sampai pemilu dicederai dengan pelanggaran,” ujarnya mengakhiri.(*)

Mahasiswa di Tasikmalaya Minta APK Melanggar Ditertibkan

 Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung (STTC) mendatangai Kantor Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Senin (4/11/2023). Mahasiswa meminta kejelasan mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. 

Mahasiswa di Tasikmalaya Minta APK Melanggar Ditertibkan

Ketua Komisariat PMII, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, Farhan Abdul Azis mengatakan, kedatangannya meminta sikap tegas Bawaslu menyikapi banyaknya APK yang melanggar ketentuan. Bahkan dipasang di pohon, dan angkutan umum. 

"Sesuai aturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu tidak boleh, bahkan tertuang di pasal 71 dan 72," katanya.

Selain APK, kegiatan kampanye juga tidak boleh dilaksanakan di tempat ibadah. Namun, pada kenyataannya, itu justru terjadi. 

"Kami tidak ingin kedepannya ada kampanye di tempat ibadah seperti kemarin. Untuk APK yang melanggar, kami minta segera ditertibkan." kata Farhan.

Farhan menuturkan, itu perlu dilakukan, agar pemilu berjalan riang dan gembira dan lebih demokratis.

"Kami ingin Bawaslu ini lebih tegas dalam hal APK, termasuk tempat-tempat kampanye harus dinetralisir," tandasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Djuanda mengapresiasi kedatangan mahasiswa dari PMII tersebut. Karena kedatangannya itu berkaitan dengan perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu. 

"Ini motivasi bagi kami, untuk terus bekerja dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada," kata dia.

Dengan ditemukannya banyak APK yang melanggar tersebut, Bawaslu mengimbau seluruh peserta Pemilu taat terhadap aturan, sehingga pemasangan APK juga sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"KPU sudah menetapkan titik lokasi untuk pemasangan APK tersebut. Jadi sudah jelas, tinggal dilaksanakan dengan baik. Untuk penertiban, akan kita laksanakan serentak di setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten Tasikmalaya," pungkasnya.(*)

Minggu

KPU Luncurkan Prangko Pemilu 2024

 KPU RI meluncurkan prangko resmi seri Pemilu 2024. Peluncuran perangko pemilu tersebut, diumumkan KPU melalui laman kpu.go.id, pada Jumat (1/12/2023) lalu.

Dalam proses penerbitan dan pendistribusian prangko tersebut, KPU bekerja sama dengan Kemenkominfo dan PT Pos Indonesia. "KPU bersama Kemkominfo dan PT Pos Indonesia menerbitkan prangko seri Pemilu Serentak tahun 2024," kata keterangan pers KPU RI, Minggu (2/12/2023). 

Prangko seri Pemilu Serentak 2024 itu,  mengusung tema utama 'Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa' dengan tiga desain menarik. Desain pertama menampilkan maskot Sura Sulu, desain kedua menggambarkan bangunan KPU dengan bendera partai politik.

Yang ketiga, terdapat jari kelingking celup tinta ungu. Tema tersebut diusung, sebagai komitmen bersama antara penyelenggara, peserta, dan pemangku kepentingan Pemilu 2024.

Dengan mengangkat tema tersebut, KPU berharap, masyarakat meresapi makna bahwa perbedaan politik adalah bagian dari demokrasi. "Perbedaan seharusnya tidak memecah belah persatuan bangsa Indonesia," ucap KPU.

Desain keserentakan dalam Pemilu 2024 tidak hanya menjadi estetika visual. Tetapi juga menjadi harapan dan cita-cita KPU untuk pemilu yang damai, demokratis, berintegritas, serta menjadi momen bersejarah.
KPU Luncurkan Prangko Pemilu 2024

Adapun beberapa faktor yang menjadi kunci terwujudnya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Pertama, KPU berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesuai norma yang berlaku.

Kedua, dari sisi peserta pemilu, diharapkan proses kontes politik itu diikuti dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketiga, peran pemilih sangat penting dengan harapan warga yang memiliki hak pilih dapat menjadi pemilih berdaulat dan cerdas.(*)

Sejarah Debat Capres dan Cawapres di Indonesia

 Pada Pemilu 2024 ini, KPU RI menyelenggarakan lima kali debat capres dan cawapres. Simak rangkuman sejarah, debat capres-cawapres yang dihadirkan setiap pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sejarah Debat Capres dan Cawapres di Indonesia

Mengutip laman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY.ac.id), debat capres-cawapres pada kontestasi pilpres pertama kali terjadi 2004. Debat ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan modern Indonesia.

Karena, pemilihan presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Debat tersebut dilakukan karena alasan perlunya mengenalkan visi, misi, dan program dari masing-masing capres dan cawapres.

Visi, misi, dan program capres dan cawaprea itu, disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada rakyat Indonesia. Hal tersebut pun, tertuang berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2003.

Dalam proses penyelenggaraan debat capres-cawapres, sempat mengalami kendala teknis. Terutama, kendala terkait melaksanakan debat, secara terbuka atau menggunakan peraturan lain.

Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya KPU RI memutuskan untuk melaksanakan debat secara terbuka. Sehingga, pada Pilpres 2004, terdapat lima pasangan yang akan berkompetensi dalam agenda debat ini.

Lima pasangan tersebut, yakni Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Kemudian, Amien Rais-Siswono Yodo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Debat akan berlanjut pada Pilpres 2024, Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan, debat capres-cawapres dilaksanakan sebanyak lima kali. Acara debat capres-cawapres dilaksanakan di Jakarta.

Debat capres-cawapres 2024 diikuti tiga pasangan calon. Yakni no 1 pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, no 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan no 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD.

"Debat pasangan capres-cawapres adalah perintah UU Pemilu. KPU sudah susun jadwal debat tersebut sesuai Pasal 50 ayat 1 dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 merujuk Pasal 277 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017," kata Idham dalam keterangan persnya, Minggu (3/12/2023).(*)

Simak Aturan Debat Capres-Cawapres Pasal 277 UU Pemilu

 Simak aturan debat capres-cawapres Pilpres 2024 yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu. Tepatnya, aturan debat capres-cawapres itu terkandung dalam Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Simak Aturan Debat Capres-Cawapres Pasal 277 UU Pemilu

Sebelumnya beredar narasi KPU sengaja menghilangkan debat cawapres. Padahal jadwal debat yang disusun KPU sudah dikonfirmasikan pada setiap pengusung pasangan calon dan berdasarkan UU.

Berikut rincian aturan debat capres-cawapres dalam Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu:

(1) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.

(2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.

(3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

(4) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

(5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. memajukan kesejahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan, debat capres-cawapres dilaksanakan sebanyak lima kali. Acara debat capres-cawapres dilaksanakan di Jakarta.

Waktu pelaksanaan debat capres-cawapres sebagai berikut:

• Debat pertama tanggal 12 Desember 2023;

• Debat kedua tanggal 22 Desember 2023;

• Debat ketiga tanggal 7 Januari 2024;

• Debat keempat tanggal 21 Januari 2024; dan

• Debat kelima tanggal 4 Februari 2024.

"Debat pasangan capres-cawapres adalah perintah UU Pemilu. KPU sudah susun jadwal debat tersebut sesuai Pasal 50 ayat 1 dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 merujuk Pasal 277 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017," kata Idham dalam keterangan persnya, Minggu (3/12/2023).(*)
© Copyright 2023 Karawang Info Grup Pelita Karawang | All Right Reserved