-->

Selasa

Selain ODGJ , Tahanan Lapas IIA Karawang Diberikan Hak Suara Dengan Menyediakan 4 TPS Khusus

Komisi Pemilihan Umum Karawang memberikan empat Tempat Pemungutan Suara khusus bagi tahanan yang berada di dalam Lapas IIA Karawang.

Foto ilustrasi : Lapas Karawang

Selain Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diberikan hak suara, tahanan yang terdapat di Lapas IIA Karawang pun diberikan hak suara untuk memilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melalui Ketua, Mati Fitriana menyampaikan saat ini telah disediakan sebanyak 4 titik untuk TPS khusus bagi mereka yang tinggal di Lapas IIA. Ia memastikan pendataan jumlah tahanan akan terus dilakukan hingga 7 hari menjelang pemilu.

“Untuk TPS di Lapas II A Karawang sudah disediakan 4 TPS khusus dari hasil coklit kemarin. Kita selalu koordinasi dan komunikasi dengan Kalapas serta jajaran untuk memastikan pendataan yang valid sampai H-7 sebelum Pemilu,” ujarnya Selasa (26/12/2023)

Data sementara sejauh ini sebanyak 1080 orang tahanan yang akan mengikuti pemilu di dalam lapas. Meski begitu jumlah ini masih akan mengalami penurunan dan peningkatan berdasarkan tahanan yang keluar dan masuk. Selain itu untuk petugas di masing-masing TPS berasal dari semua staff yang terdapat di dalam lapas.

“Data awal itu ada 1050 orang pemilih, tapi per hari ini ada 1080 pemilih. Kita sudah meninjau langsung ke Lapas untuk memastikan lokasi TPS, kita akan memaksimalkan lapangan yang ada di lapas. Petugas TPS nya juga kita minta dari semua petugas yang ada di Lapas,” tambahnya

Pemberian kertas suara pun akan di sesuaikan dengan domisili yang tertera di E-KTP. Hingga sekarang masih terdapat tahanan yang belum melakukan perekaman data di Disdukcapil Karawang.

“Kemarin itu di sortir berdasarkan domisili tinggalnya, karena kalau dilihat dari data jumlahnya berimbang antara yang domisili Karawang dan luar Karawang. Ada beberapa yang belum melakukan perekaman E-KTP juga sampai sekarang, kita belum dapat data pastinya dari Lapas. Pihak Lapasnya nanti bekerjasama dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman data,” pungkasnya.(*)

Dari 6.697 Pemilih Disabilitas, Tercatat Ada 1.502 ODGJ di Karawang Memiliki Hak Pilihnya pada Pemilu 2024

Sebanyak 6.697 orang penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Karawang, tercatat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang sebagai pemilik hak suara di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. 

Foto : Ketua KPU Karawang saat Bimtek


Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana kepada wartawan  saat ditemui di sela-sela kegiatan KPU Karawang menggelar bimbingan teknis (bimtek) tata cara pemungutan hingga penghitungan hasil rekapitulasi perolehan suara yang digelar di Aula Hotel Mercure Karawang, Kawasan Galuh Mas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang pada Selasa (26/12) siang.

Dikatakan Mari, dari sejumlah data pemilih disabilitas yang mencapai angka 6.697 orang tersebut, diantaranya ada 1.502 orang penyandang disabilitas yang sudah tercatat sebagai pemilih disabilitas dengan kategori memiliki riwayat gangguan mental atau biasa disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

"Untuk di Karawang sendiri berdasarkan hasil coklit kemarin, jumlah pemilih disabilitas pada kategori penyandang gangguan mental atau ODGJ ini totalnya ada sebanyak 1.502 orang yang tercatat di KPU Karawang sebagai pemilik hak suara sah pada Pemilu di 14 Februari 2024 mendatang. Mereka rata-ratanya tersebar dibeberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang," ungkap Mari.

Mari menyebut bahwa pihaknya tidak bisa menghalang-halangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya tersebut, sehingga pihaknya melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas pada kategori ODGJ. Hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemberian hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ.

"Jadi untuk mereka ini masuk ke dalam kategori pemilih disabilitas pada kategori disabilitas mental. Dan untuk wilayah Kecamatan Karawang Barat, saat ini wilayah tersebut mempunyai data terbanyak pemilih disabilitas mental atau pemilih ODGJ yang jumlah tercatat ada sebanyak 108 orang," terang dia.

Sementara untuk keseluruhan jumlah pemilih disabilitas yang tercatat oleh KPU Karawang sebanyak 6.697 orang itu, rata-rata terbagi menjadi beberapa kategori untuk pemilih dari kalangan penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang tersebut.

"Adapun untuk rinciannya itu seperti pemilih disabilitas fisik yang berjumlah 2.821 orang, disabilitas intelektual ada 296 orang, disabilitas sensorik wicara ada 824 pemilih, disabilitas sensorik rungu ada 405 pemilih, dan pemilih disabilitas sensorik netra yang berjumlah 849 orang. Sedangkan untuk sisanya, merupakan pemilih disabilitas pada kategori disabilitas mental atau ODGJ yang tercatat ada sebanyak 1.502 orang pemilih," jelas Mari merinci.

"Sehingga jika dijumlahkan untuk total keseluruhan pemilih disabilitas yang terbagi menjadi 6 kategori sesuai dengan hasil rekapitulasi terhadap jumlah pemilih disabilitas, yaitu berjumlah 6.697 pemilih disabilitas yang terdata di KPU Kabupaten Karawang sebagai pemilik hak suara," jelas dia lagi.

Meski begitu, saat proses Pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, Mari menyebut bahwa semua ODGJ yang tercatat memiliki hak pilihnya itu akan dilakukan pendampingan dari pihak keluarga terdekat. Bahkan untuk pemilih ODGJ yang tinggal di panti rehabilitasi gangguan kejiwaan atau sejenisnya, sambung Mari, pendampingan pemilih ODGJ itu akan dilakukan oleh masing-masing pihak pengurus dari panti rehabilitasi gangguan kejiwaan.

"Sehingga pada saat proses pemilih ODGJ itu mengggunakan hak pilihnya, akan didampingi oleh pendamping khusus dari pihak keluarga terdekat maupun masing-masing pihak pengurus panti. Jadi nantinya mereka itu (pendamping pemilih ODGJ), akan diberikan sebuah formulir khusus yang diberikan oleh petugas KPU bagi setiap pendamping ODGJ yang hendak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya tersebut," ungkap Mari memaparkan. 

Selain itu, Mari juga menegaskan bahwa pemilih ODGJ yang tercatat mendapatkan hak pilihnya oleh KPU Karawang tersebut bukan lah ODGJ yang kerap berkeliaran di jalan. Akan tetapi pemilih ODGJ itu merupakan orang-orang yang memiliki riwayat mengalami gangguan kejiwaan yang disasar pihaknya pada saat dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) beberapa waktu kemarin.

"Adapun tata cara proses pemilihannya bagi pemilih disabilitas yang mengalami riwayat gangguan kejiwaan, akan disesuaikan dengan alamat domisili yang tertera di KTP mereka masing-masing. Dan bagi mereka (pemilih ODGJ) yang tidak mempunyai KTP, maka akan disesuaikan dengan alamat dari masing-masing tempat panti rehabilitasinya itu," ujarnya.

"Kemudian untuk perlakuan terhadap pemilih ODGJ juga, tentunya akan mendapat perlakuan yang sama seperti kepada pemilih yang menderita sakit berat. Jadi ketika si pemilik hak suara itu tidak memungkinkan untuk datang secara langsung ke TPS terdekat, maka nantinya akan ada petugas dari Panitia Pemungut Suara (PPS) lah yang mendatangi mereka ke setiap rumah maupun ke masing-masing tempat panti rehabilitasi dari para pemilih ODGJ tersebut," tambahnya.(*)

Sabtu

Libur Akhir Tahun Telah Tiba, Berikut Sederet Tips Agar Tetap Sehat dan Bahagia

Momen ini memang sangat ditunggu banyak orang. Namun, di masa liburan justru orang sering melakukan kebiasaan tidak sehat seperti pola makan yang tidak terkontrol dan kurangnya aktivitas fisik.

Foto ilustrasi saja

Untuk mengatasi kebiasaan ini perlu sedikit persiapan dan perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjalani liburan dengan perasaan yang sehat dan penuh kebahagiaan.

Dilansir dari berbagai sumber, ini sederet tips yang bisa diterapkan dalam kehidupan untuk memastikan musim liburan bahagia dan tetap sehat, sebagai berikut:

1. Tetap Aktif Bergerak

Bergerak secara teratur akan menjaga kesehatan sendi, mencegah penyakit, dan meningkatkan energi. Olahraga juga merupakan cara yang baik untuk mengurangi stres.

Mulailah dengan aktivitas kecil dan tingkatkan intensitas secara bertahap. Temukan rekan atau kelompok latihan untuk mempertahankan motivasi.

Tetap realistis dengan tujuan Anda dan apresiasi setiap pencapaian kecil. Beri waktu pada diri sendiri dan jangan putus asa jika tidak melihat hasil segera. Konsistensi dan kesabaran diperlukan untuk meningkatkan tingkat kebugaran.

2. Pola Makan Sehat

Selama musim liburan, kebiasaan makan cenderung tak terkendali. Konsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayuran terlebih dahulu, lalu nikmati camilan liburan secukupnya.

Konsumsi makanan seimbang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, sedangkan minum banyak air membantu mencegah dehidrasi.

3. Tidur yang Cukup

Pastikan Anda dapat tidur minimal tujuh jam setiap malam. Kurang tidur dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap stres dan penyakit.

4. Tingkatkan Kebersihan Pribadi

Pada musim liburan yang merupakan waktu berkumpul bersama, perhatikan kebersihan Anda. Cuci tangan secara teratur, hindari keluar rumah jika sakit, dan hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Vaksinasi flu juga merupakan hal terbaik untuk tetap sehat.

5. Luangkan Waktu untuk Diri Sendiri

Saat liburan, luangkan waktu untuk bersantai dan memulihkan energi. Lakukan hal yang membuat Anda bahagia, seperti mandi busa atau membaca buku favorit.

Ini membantu melepas penat dan memberikan waktu untuk diri sendiri di tengah momen kebersamaan. Dengan sedikit perencanaan dan perhatian pada kesehatan pribadi, Anda bisa menjalani musim liburan dengan perasaan yang sehat dan bahagia.(*)

Senin

Dinkes Majalengka Launching Universal Health Coverage

 Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka launching Universal Health Coverage (UHC), pada Senin (4/12/2023). Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Majalengka, H Karna Sobahi.

Dinkes Majalengka Launching Universal Health Coverage

Dalam laporannya, Kepala Dinkes Majalengka, H. Agus Susanto menyatakan, bahwa Kabupaten Majalengka, mencapai target UHC yang telah ditetapkan sebesar 95,99 persen. Data tersebut berdasarkan pembaruan pada tanggal 2 November 2023.

"Pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 update cakupan UHC di Kabupaten Majalengka sudah mencapai 95,99 persen dengan status peserta aktif cukup besar," jelas Kepala Dinkes Majalengka, H. Agus Susanto.

Agus Susanto, menyampaikan bahwa cakupan UHC di wilayah Kabupaten Majalengka tersebut telah mencapai tingkat yang sangat memuaskan, dengan ditunjang lebih dari 75 persen peserta aktif.

Menyoroti perkembangan yang signifikan selama proses pencapaian UHC di Kabupaten Majalengka. Dari data yang disampaikan, terlihat bahwa dalam perjalanannya tidaklah instan, melainkan melibatkan upaya bertahap selama beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan capaiannya pun dikatakannya tak luput berkat dukungan dan perhatian dari Bupati Kabupaten Majalengka, H. Karna Sobahi dalam komitmennya terhadap peningkatan kapasitas layanan kesehatan bagi rakyatnya secara menyeluruh.

Agus menyebut, pada tahun 2018 Kabupaten Majalengka mencapai cakupan UHC sebesar 65,84 persen, menandai awal dari perjalanan ambisius ini. Tahun berikutnya, yaitu 2019, angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 71,62 persen.

Meskipun tahun 2020 hanya mencatat kenaikan yang sedikit, Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan cakupan UHC. Pada tahun 2021, persentasenya mencapai 73,35, dan pada tahun 2022, terdapat lonjakan signifikan dengan mencapai 83,12 persen.

Hal ini menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dari pemerintah setempat untuk memperluas dan meningkatkan kesejahteraan dalam segi akses layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Majalengka.

Minggu

Dinkes Karawang Sebut Karawang Sehat Dinonaktifkan, Ini Penjelasannya

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memastikan layanan Karawang Sehat dinonaktifkan per 1 Desember 2023. Hal itu menyusul Karawang yang berpredikat Universal Health Converage (UHC).

Foto kantor Dinkes Karawang

Subkoord Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Karawang, Dr. Konni Kurniasih, M.Kes menyampaikan, UHC adalah bentuk perlindungan secara sosial bidang kesehatan yang memudahkan masyarakat di Kabupaten Karawang.

“Dengan adanya UHC, penduduk Karawang yang ber KTP Karawang, kemudian belum punya jaminan dan mau rawat kelas 3 bisa langsung ditampung oleh PBI (Penerima Bantuan Iuran) PBPU Pemda. Jadi otomatis, Karawang Sehat enggak diperlukan lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penonaktifan Karawang Sehat di sini bukan berarti Pemerintah memberhentikan program. Karena sudah UHC, program Karawang Sehat hanya diberlakukan pada sasaran khusus.

“Penonaktifan itu karena Karawang sudah UHC, semua ditanggung BPJS bagi yang mau kelas 3. Pelaksanaan UHC seperti Karawang Sehat, lewat aplikasi sorabi, lewat puskesos,” jelasnya.

“Misal sakit, perlu rawat inap. Dia belum punya jaminan, nanti pihak RS langsung lapor ke Dinkes, nanti langsung kita integrasikan, nah 1×24 jam bisa langsung aktif dan terjamin,” tambahnya.

Ia menerangkan, pemberlakuan UHC ini berdasarkan pada Perbup No 327 tahun 2023 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Kata Dr. Konni, di tahun 2023 ini ada 2 indikator pelaksanaan UHC, yaitu kepesertaan 95 persen penduduk Karawang sudah punya jaminan, dengan keaktifan 75 persen.

Kita penduduk Karawang tahun 2023 ini memenuhi indikator kepesertaan, jadi UHC sudah diberlakukan pertanggal 11 Oktober 2023. Sampai November ini sudah 97,61 persen, jadi kita sudah melewati indikator 95 persen,” katanya.

Ditahun selanjutnya, target UHC meningkat menjadi 98 persen kepesertaan. UHC akan terus berlangsung apabila Karawang kembali memenuhi indikator yang ditetapkan.

“Harapannya UHC tetap berlangsung di 2024, karena UHC mempermudah masyarakat Karawang. Kalau sakit tidak perlu nunggu lama, pada saat itu juga kita daftarkan langsung bisa aktif,” harapnya.

Kemudian, per tanggal 1 Desember 2023 program Karawang Sehat hanya diberlakukan bagi sasaran berikut:

1. Pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang tidak memiliki identitas.

2. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, KLB dan KIPI berdasarkan Surat Bupati/Kepala Perangkat Daerah yang tidak dibiayai JKN dan sumber anggaran lain.

3. Orang dalam gangguan jiwa yang tidak memiliki identitas.

4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak rawat peserta, dengan status kepesertaan sedang dalam masa tunggu pendaftaran JKN.

5. Korban kekerasan yang tidak dijamin oleh JKN dan sumber anggaran lainnya. (*).

Dorong Angka Stunting Turun dan Concern Pola Asuh Anak, DPPKB Karawang Launching BKB HIU

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaunching Bina Keluara Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU) perdana di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat.

Foto : Dorong Angka Stunting Turun dan Pemetaan Pola Asuh Anak yang baik, DPpKB Karawang Launching BKB HIU


BKB HIU merupakan salah satu upaya dalam menurunkan angka stunting di Karawang. 

Kepala DPPKB Karawang Hj Sopiah, mengatakan, sesuai instruksi BKKBN dan amanat undang-undang. Setiap kabupaten/kota wajib memiliki minimal satu BKB HIU sebagai wadah pembinaan keluarga yang memiliki Balita, yang salah satu tujuannya akan bermuara pada percepatan penurunan stunting. 

"Sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, di setiap kabupaten harus ada minimal satu BKB HIU. Alhamdulillah hari ini kami launching BKB HIU di Kabupaten Karawang tepatnya di Kelurahan Nagasari," ujarnya. 

Ia menegaskan, di dalam program terdapat enam pilar. Pilar pertama tentang administrasi kependudukan. Di dalam pilar ini, DPPKB Karawang akan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pendataan bagi balita yang belum memiliki administrasi kependudukan. 

"Programnya ada enam pilar, pertama tentang administrasi kependudukan bagi anak nanti kita akan kerjasama dengan Capil. Kita akan coba data anak bayi dan balita yang sampai saat ini administrasi kependudukannya belum terpenuhi. Setelah ini kita akan melakukan pendataan untuk balita yang belum mempunyai administrasi kependudukan," jelas Sofiah. 

Selain itu, BKB HIU juga fokus tentang cara mengasuh anak. Ia menegaskan mengasuh anak diperlukan kerjasama antara ayah dengan ibu. Ke depan akan diberikan kelas parenting bagi suami istri tentang pola asuh dan mendidik bagi anak. 

"Kemudian kedua tentang pola pengasuhan anak dari ayah dan ibu. Kami ingin mengubah paradigma bahwa pengasuhan adalah kewajiban ibu. Nantinya akan ada kelas parenting bagi suami dan istri cara mengasuh dan mendidik anak. Orangtua harus berbagi peran dalam mendidik dan mengasuh anak," imbuhnya. 

Tidak hanya itu, terdapat juga pilar tentang pemenuhan asupan gizi dan peran media massa serta akademisi. Ia melanjutkan terdapat juga pilar tentang cara mengasuh ibu hamil. 
"Pemenuhan asupan gizi tentang pencegahan penyakit, kemudian ada lagi tentang media massa lalu ada juga dari akademisi. Ada juga pengasuhan ibu hamil seperti tata cara memperlakukan sampai jumlah pemeriksaan ibu hamil," lanjutnya. 

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan dan Ketahanan Keluarga Edi Zulkarnaen menambahkan, sebenarnya di Karawang sudah terdapat BKB di setiap desa, namun belum tercatat di tingkat provinsi. 
"Sebetulnya BKB HIU sudah ada di Karawang tapi waktu itu kita belum melaporkan ke provinsi. Kalau kami inginnya minimal di satu kecamatan ada satu BKB HIU, karena sangat membantu untuk keluarga yang punya balita supaya mereka tidak terkena stunting," ujar Edy Zul. 

"Di Karawang Barat ini memang lumayan banyak untuk jumlah anak stunting. Kalau BKB HIU yang secara tercatat sudah ada tiga di Kabupaten Karawang," imbuhnya. 

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri mengungkapkan, program BKB HIU ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan ibu hamil dan ak usia 0 sampai 23 tahun serta balita secara menyeluruh. 

Selain itu, melalui BKB HIU diharapkan bisa terselenggara Pengasuhan Ibu Hamil dan anak Usia 0 – 23 bulan serta Balita secara terintegrasi dan selaras antar Lembaga Pelayanan Layanan terkait. Ia menegaskan, agar masyarakat dan seluruh instansi pemerintah bekerjasama dalam mewujudkan keberhasilan dari program ini. 

"Agar semua Pilar tersebut dapat terwujud Optimal sangat diperlukan Kerjasama dan Kerja nyata dari kita semua dengan mengesampingan Ego Program dan Ego Sektoral sehingga kerjasama menjadi lebih indah, karena akan dikelilingi hal-hal yang tidak monoton," tutupnya. (Rd)

Semarak Hari Ibu, Karawang Tuan Rumah Kick Off Pelayanan KB Serentak Bareng Karyawan Chang Shin

Kabupaten Karawang menjadi tuan rumah kick off pelayanan serentak KB dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke 95 sekaligus Pencanangan Gerai Yansus dan KB Perusahaan tahun 2023. 

Foto : Kick Off Pencanangan Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Ibu ke 95 yang di selenggarakan di kantor DPPKB Karawang


Dalam kesempatan itu, BKKBN bersama DP3AKB dan Pangdam lll Siliwangi Jawa Barat, melaksanakan pelayanan KB perusahaan di PT Chang Shin Indonesia. Diketahui, PT Chang Shin Indonesia menjadi target potensial Program KB karena memiliki lebih dari 5.000 pekerja perempuan. 

Kepala BKKBN Jawa Barat, Fazar Santosa melalui Sekretarisnya Irfan Indriastono mengatakan, pada momentum Hari Ibu ini Jawa Barat punya target 247.948 akseptor yang harus dilayani. Bersamaan dengan itu, pihaknya ingin menghidupkan kembali program KB perusahaan. Sebab, para pekerja perempuan di perusahaan juga harus tersentuh pelayanan KB ditengah kesibukan mereka saat bekerja. 

"Dengan bergerak secara pentahelix kami percaya program KB perusahaan bisa kembali digalakkan. Dan hari ini kita memulainya di Kabupaten Karawang," ujar Irfan, Senin, (27/11) di Kantor DPPKB Karawang. 

Irfan juga menjelaskan, pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Ibu merupakan bentuk apresiasi BKKBN bagi perempuan khususnya para ibu yang sudah berkontribusi mensukseskan program Bangga Kencana. "Sesuai tema kali ini, Dengan ber-KB Ibu Sehat, Keluarga Sejahtera, Indonesia Maju," pungkasnya. 
Foto : Kick Off Pencanangan Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Ibu ke 59 yang di selenggarakan di kantor DPPKB Karawang

Disisi lain, dr. Siska Gerfianti, Kepala DP3AKB Jabar menambahkan, saat ini Jawa Barat menjadi provinsi dengan akseptor KB paling banyak di Indonesia. Hal ini tentu saja beriringan dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 48,78 juta jiwa. Berdasar data tersebut, Jawa Barat harus memaksimalkan program KB untuk bisa menciptakan penduduk yang berkualitas. 

"Karena kuantitas dan kualitas penduduk akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan," ungkapnya. 

Kepala DPPKB Karawang Sofiah yang bertindak sebagai tuan rumah kick off pelayanan Hari Ibu menjelaskan, dipilihnya PT Chang Shin sebagai lokus KB perusahaan bukan tanpa alasan. Sofiah mengatakan, Klinik Pelayanan KB PT Chang Shin merupakan barometer pelayanan KB perusahaan di Karawang. 

Karawang sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia, menjadi tantangan tersendiri untuk DPPKB Karawang agar bisa memberikan pelayanan KB yang berkualitas untuk karyawan perempuan khususnya para ibu dan pasangan usia subur. 

"Bagi DPPKB Karawang ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk bekerja lebih baik lagi. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan KB kepada pekerja perempuan. Karena ditengah kesibukannya bekerja, mereka harus tetap mendapatkan pelayanan KB dan kesehatan tanpa harus mengurangi produktifitas kerjanya," pungkasnya. (Rd)

Rabu

Bey Machmudin Dukung Metode Wolbachia Cegah DBD di Jabar

 Penjabat Gubernur Bey Machmudin mendukung penerapan metode wolbachia yang dikembangkan Kementerian Kesehatan untuk mencegah kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jabar.  

Bey Machmudin Dukung Metode Wolbachia Cegah DBD di Jabar
Bey Machmudin Dukung Metode Wolbachia Cegah DBD di Jabar

Menurut Bey, Kementerian Kesehatan tentunya sudah melakukan uji klinis secara ilmiah sebelum diputuskan untuk menjalankan metode ini. Diharapkan metode tersebut ampuh dalam memberantas DBD. 

"Ya itu kan pencegah DBD, sudah mulai diuji, sebetulnya baik. Kita jangan terlalu reaktif (atas kritikan)," ujar Bey Machmudin, di Kota Bandung, Selasa (21/11/2023).

"Tentunya nanti ada keuntungannya, kita percaya Kementerian Kesehatan sudah melakukan ujicoba dan aman," tambahnya. 

Karena itu menurut Bey, sosialisasi perlu diperluas terutama di daerah yang diujicobakan, sehingga masyarakat bisa menerima metode wolbachia untuk menangkal DBD.

Wolbachia merupakan bakteri yang bisa tumbuh di tubuh serangga kecuali nyamuk aedes aegypti. Melalui serangkaian percobaan, peneliti dunia berhasil memasukkan bakteri wolbachia ke dalam tubuh nyamuk aedes aegypti. Bakteri wolbachia diketahui dapat mencegah replikasi virus dengue dalam tubuh nyamuk.  

Sehingga apabila nyamuk aedes aegypti menghisap darah manusia mengandung virus dengue, maka dia akan resisten dan tidak akan menyebarkan ke dalam tubuh manusia yang lain. 

Bakteri wolbachia bisa ditransfer melalui telur dan aman untuk manusia. Apabila nyamuk betina berwolbachia kawin dengan jantan tak berwolbachia, seluruh telurnya akan berwolbachia. 

Jika nyamuk jantan berwolcahia kawin dengan betina tak berwolbachia, maka telurnya tak akan menetas. Jika jantan dan betina berwolbachia kawin, maka keturunannya otomatis akan berwolbachia.  

Diketahui Kementerian Kesehatan menyebar nyamuk wolbachia di lima kota Indonesia, mulai dari Jakarta Barat, Semarang, Bontang, Kupang, hingga Kota Bandung, sebagai satu - satunya daerah di Jawa Barat.
 
Belakangan, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengingatkan Kementerian Kesehatan agar berhati - hati dengan penggunaan metode wolbachia untuk mencegah DBD, karena berpotensi membentuk mutasi baru.   

Jabar masih menghadapi ancaman DBD dan menjadi tantangan bagi Pemdaprov Jabar dan pemda kabupaten/kota untuk ditanggulangi. Dinkes mencatat dari Januari - Juni 2023 ada 7.512 kasus DBD di Jabar, 49 di antaranya meninggal dunia. 

Kota Bandung penyumbang kasus DBD terbanyak di Jabar dengan 1.021 kasus, sedangkan yang paling sedikit Kota Banjar 20 kasus.  (*)

© Copyright 2023 Karawang Info Grup Pelita Karawang | All Right Reserved