-->

Sabtu

Sungguh Terlalu Bin Kebangetan, Serapan APBD 2023 Karawang Rendah, Terancam Silpa

 DPRD Kabupaten Karawang menyesalkan realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karawang tahun 2023 yang masih rendah. Pasalnya, anggaran yang terealisasi baru 74,73 persen dari total anggaran Rp 5,8 triliun rupiah.

Foto ilustrasi saja

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha pada Kamis kemarin, 21 Desember 2023.

Dia mendorong Pemkab Karawang untuk lebih serius mengoptimalkan realisasi penyerapan APBD 2023 sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu 95 persen.

“Kami menginginkan hasil realisasi penyerapan APBD 2023 ini dapat dilakukan oleh Pemkab Karawang dengan maksimal. Sehingga perekenomian dan pembanguna dapat berjalan dengan baik. Karena hal ini kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Natala.

Ia menegaskan, jangan sampai dalam APBD 2023 terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi. Anggaran yang ada, seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak.

“Dengan serapan anggaran yang baru mencapai 74,73 persen dari total APBD 2023, maka masih ada sisa anggaran sebesar 25,27 persen atau Rp 1,4 triliun lebih yang belum terserap. Kami harap Pemkab Karawang bisa bekerja keras sampai akhir tahun. Sehingga SiLPA itu bisa berkurang,” jelas Natala.

Pemkab, kata dia, harus segera memanfaatkan waktu tersisa di bulan Desember ini untuk mempercepat realisasi penyerapan APBD 2023.

Semua OPD harus bersinergi merealisasikan serapan anggaran, terutama bagi OPD yang tingkat penyerapannya masih rendah.

“Pemkab Karawang harus bekerja lebih cepat, mumpung masih ada waktu sampai akhir bulan Desember ini,” tegasnya.

Sementara terkait realisasi serapan APBD Karawang tahun 2023 baru di angka 74,73 persen dari target yang ditetapkan 95 persen. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh akan evaluasi OPD yang dinilai lamban membelanjakan anggaran.

“Tentunya, nanti akan disampaikan kepada seluruh kepala OPD, terlebih yang hingga saat ini penyerapannya masih sangat rendah, untuk segera merealisasikan anggaran, dari kegiatan atau proyek yang sudah dilaksanakan,” ujar Bupati Aep.

Seperti diketahui, hingga Kamis, 21 Desember 2023, penyerapan APBD baru di angka 74,73 persen atau sebesar Rp 4,36 triliun dari total APBD 2023 sebesar Rp 5,8 triliun rupiah.

Agar problem serupa tak lagi terulang di tahun depan, Aep mengaku telah menyiapkan strategi agar penyerapan APBD 2024 bisa maksimal dan berjalan dengan baik.

“InsyaAllah tahun 2024 kami sudah memiliki langkah yang konkret. Dimana nanti pelaksanaan-pelaksanaan yang memang tender, kami akan melaksanakan tender cepat. Ya itu untuk proyek-proyek pembangunan yang waktunya panjang,” ucap Bupati Aep.

Hal tersebut, tambah Bupati Aep, juga sesuai dengan rujukan dari BPK. “Ya, minimal pelaksanaan itu tidak di akhir, atau mepet-mepet akhir tahun,” jelas Bupati Aep.

“Jadi insyaAllah 2024, karena saya mengawal dari awal sampai akhir, mulai februari kita sudah mulai lelang-lelang, misalkan proyek pembangunan yang waktunya panjang. Jadi tidak mepet-mepet sampai akhir tahun,” kata Bupati Aep.(*)

Tipe A, Puluhan Tahun Kecamatan Cilamaya Wetan Tanpa Mobil Patroli Pol PP

Kecamatan Cilamaya Wetan, menjadi Kecamatan dengan kategori tipe A. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang ini,memiliki jumlah penduduk dan sentra perekonomian yang cukup ramai setiap harinya, termasuk angka kriminalitas dan potensinya. 

Foto : Anggota Pol PP Kecamatan Cilamaya Wetan Berharap Hadirnya Kendaraan Operasional di Kecamatan Tipe A


Sayangnya, Trantib Pol PP di Kecamatan ini, selama bertahun-tahun tidak di bantu dengan pengadaan kendaraan operasional patroli lazimnya Kecamatan lain dengan status yang sama, seperti Klari, Karawang Kota maupun Cikampek dan Rengasdengklok, tak ayal harapan yang sudah tersampaikan ke Mako dan DPRD ini, tak kunjung realisasi hingga menjelang akhir tahun 2024 ini. 

"Sudah berulangkali usul ke DPRD dan Pemkab, masa kita kalau patroli ngikut terus mobil Polsek dan Mobil Koramil, kan harusnya ada juga mobil Pol PP. Ngangkut APK Pemilu juga pakai motor, apah gak ribet itu? " Kata Kasie Trantib Cilamaya Wetan, Totong Dadang, Rabu (20/12/2023). 

Totong menambahkan, betapapun kendaraan second, setidaknya mampu untuk pengadaannya, karena tingkat kriminalitas, mobilitas masyarakat dan potensi tipe A, jelas sangat ideal di butuhkan Muspika Kecamatan, karena di Cilamaya Wetan puluhan tahun tanpa kendaraan Pol PP. Untuk itu, ia berharap menopang patroli para anggota, pengadaan Kendaraan operasional ini, bisa di hadirkan tahun 2024 mendatang.

"Sekarang sudah akhir tahun, gak mungkin juga ada yang turun. Tahun depan kita berharap bisa realisasi, " Harapnya. (Rd)

Kamis

Sah, Plt Bupati Aep Tandatangani Persetujuan APBD 2024

 Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama DPRD Karawang menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan dan penetapan APBD tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD, Kamis (30/11/23) malam.

Plt Bupati Aep Tandatangani Persetujuan APBD 2024


Selain persetujuan dan penetapan APBD tahun anggaran 2024, juga dilaksanakan persetujuan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang Budianto Gibran dan dihadiri oleh Plt Bupati Karawang, para wakil dan anggota DPRD Kabupaten Karawang, unsur Forkopimda Kabupaten Karawang, para Kepala OPD, para camat dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada jajaran dewan yang telah menyelesaikan pembahasan raperda tentang penanaman modal, pemajuan kebudayaan daerah dan raperda APBD tahun anggaran 2024.

Dengan hadirnya raperda tentang penanaman modal dan raperda pemajuan kebudayaan daerah, lanjutnya akan sebagai acuan untuk menjawab dinamika yang ada.

Ia menyampaikan penetapan raperda penanaman modal sebagai perda diharapkan mampu meningkatkan realisasi penanaman modal dan perekonomian di Kabupaten Karawang.

Plt Bupati Aep Tandatangani Persetujuan APBD 2024


Selain itu, terkait raperda pemajuan kebudayaan daerah merupakan salah satu hal penting mengingat kebudayaan merupakan salah satu jati diri bangsa termasuk di Kabupaten Karawang yang memiliki banyak kebudayaan.

Terkait Raperda APBD tahun anggaran 2024 yang disetujui untuk dievaluasi oleh gubernur, lanjutnya akan mengalami penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai perda. Ia berpesan kepada seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti apabila raperda APBD 2024 tersebut telah ditetapkan. (*)

Selasa

Masa Kampanye di Mulai, Strategi Pemenangan Caleg Mulai di Gass !

 Selasa, Tanggal 28 November 2023 merupakan hari perdana bagi semua kontestan pemilu serentak 2024 memulai start kampanye hingga 10 Februari 2024 mendatang. 

Foto : Ilustrasi


Ada yang memulai pendataan calon pemilih, agenda pertemuan tatap muka, kampanye terbuka hingga pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan pengelolaan media sosial. 

Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, dr Atta Subagjadinata misalnya, memulai kampanye pihaknya siap menempuh semua upaya sebagai bagian dari menyempurnakan ikhtiar. Berharap, setiap strategi dan upaya itu, berjalan lancar dan kondusif, edukatif dan membawa perbaikan bagi masyarakat. 

"Ya semuanya di tempuh, baik tatap muka dan rencana kampanye lainnya. Itu di tempuh untuk menyempurnakan ikhtiar pencalegannya, "Ungkapnya, Selasa (28/11/2023).

Caleg incumben dapil I Karawang, Natala Sumedha mengatakan, Semua upaya mensosialisasikan diri dan warisan pembangunan yang sudah di bangunkan akan terus di tempuh maksimal dan di manfaatkan sebagai wahana kampanye.

"Tentu kita akan manfaatkan secara maksimal masa kampanye ini, " Pungkasnya. (Rd)

Jumat

DPRD Karawang Minta Dinkop-Disparbud Lebih Inovatif dalam Membuat Program

 DPRD Karawang meminta Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop-UKM) serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Karawang untuk lebih inovatif dalam membuat program pengembangan ekonomi dan pariwisata.

Foto : Dewan Mahpudin

“Dua OPD (organisasi perangkat daerah) yang paling saya soroti adalah Dinkop serta Disparbud. Tahun 2024 nanti dua OPD ini harus memiliki program inovatif terkait pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mahfudin, Jumat, 24 November 2023.

Evenk, sapaan akrab Mahfudin, menegaskan bahwa program di Dinkop jangan hanya sebatas memberi bantuan modal terhadap UMKM, tetapi juga mampu mengoptimalkan berbagai potensi kewirausahaan di setiap daerah.

Kemudian untuk Disparbud, lanjut dia, harus dapat mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang agar dapat mendatangkan lebih banyak pengunjung.

“Kalau banyak pengunjung ke objek wisata, maka akan menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Misalkan dengan membuat Pantai Tanjung Baru menjadi lebih bagus dan menarik untuk mendatangkan pengunjung, maka masyarakat di sekitarnya bisa berdagang atau membuka usaha lainnya. Dengan begitu perputaran ekonomi akan meningkat. Ekonomi masyarakat juga akan turut meningkatkan,” ujarnya.

Evenk mengungkapkan, Kabupaten Karawang memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan mulai dari wisata pantai, wisata pegunungan, wisata sejarah hingga wisata religi.

“Kita punya Pantai Tanjung Baru, Pakis, Sedari, Bendungan Walahar, Curug Cigentis, Candi Jiwa dan berbagai objek wisata lainnya. Bahkan Karawang ini punya kampung boneka dan centra pindang yang dapat dijadikan wisata edukatif. Semua objek wisata yang ada di Kabupaten Karawang ini sangat berpotensi untuk turut mengembangkan ekonomi kerakyatan jika ditata dan dikelola dengan program yang tepat,” kata Evenk.

Bicara soal Anggaran, lanjut Evenk, jika program yang diajukan sangat realistis dan dapat berdampak positif yang sangat besar terhadap masyarakat, tentunya pihak legislatif pun akan menyetujui hal tersebut.

“Saya pribadi sebagai Anggota Banggar DPRD sangat setuju jika memang OPD-OPD terkait ekonomi kerakyatan ini memiliki program yang inovatif serta berpotensi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Apalagi pasca pandemik tentunya banyak masyarakat yang secara ekonomi sangat terdampak dan butuh uluran tangan pemerintah untuk memulihkan perekonomian,” tandasnya. (*)

DPRD Karawang Pertanyakan Kasus Terbakarnya TPAS Jalupang

Komisi III DPRD Kabupaten Karawang mempertanyakan kondisi terkini TPAS Jalupang pasca kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Karawang ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Jumat (24/11/2023).

Foto : Kadis LH dan H Endang Sodikin

Dalam kegiatan tersebut terungkap hingga kini masih dilakukan upaya pemadaman sekaligus antisipasi agar tidak terjadi kebakaran lanjutan di TPAS Jalupang. Karena masih ada asap yang ditimbulkan dari kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Saat ini kami membagi dua area antisipasi dan pemadaman di TPAS Jalupang. Area satu kami timbun dengan sampah basah dan area dua masih dengan alat pemadam, tentunya dengan kerja ekstra,” ungkap Kepala DLH Karawang, Wawan Setiawan.

Ia menuturkan, upaya pemadaman dilakukan saat malam hari. Sebab saat siang akan lebih sulit akibat terik serta arus angin yang cukup kencang dan arah yang berubah-ubah.

Wawan juga memaparkan data pasien dari empat desa yang terdampak kebakaran TPAS Jalupang.

“Data pasien terdampak kebakaran, Puskesmas Utama 137, UGD 4, Berobat ke Puskesmas 320 dan 1 ke RSUD Jatisari,” paparnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin meminta agar DLH melalukan penyisiran terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran TPAS Jalupang. Karena kemungkinan masyarakat yang terdampak bukan hanya di empat desa aja.

“Tolong disisir kembali beberapa desa yang berada di dekat area Jalupang, bukan hanya di 4 Desa terdekat saja, tapi juga Desa-Desa di Kecamatan Kotabaru, Tirtamulya, Cikampek dan Jatisari,” kata Kang HES sapaan akrab H. Endang Sodikin.

Kang HES juga menegaskan agar optimalisasi keberadaan Bank Sampah dapat dilakukan sebagai upaya meminimalisir kwantitas sampah yang dibuang ke Jalupang. Serta adanya metode-metode penguraian sampah yang lebih inovatif agar sampah yang berada di Jalupang dapat terurai lebih cepat.

“Diharapkan adahya terobosan dan metode-metode baru dalam upaya penguraian sampah, baik itu sampah organik atau pun non organik. Misalkan dengan memanfaatkan microba yang dicampur dengan sejumlah zat yang dapat mengurai sampah organik lebih cepat dari proses alamiah, dan memanfaatkan sampah non organik seperti plastik menjadi sebuah produk yang dapat bernilai ekonomis,” pungkasnya.(*)

Minggu

Jelang Musim Hujan, DPRD Karawang Ingatkan DLHK Antisipasi Pohon Tumbang

Komisi III DPRD Kabupaten Karawang ingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat agar mengantisipasi terjadinya pohon tumbang. Mengingat dalam beberapa hari terakhir kerap terjadi hujan yang disertai angin kencang.

Endang Sodikin

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin meminta DLH setempat untuk melakukan cek and recek kondisi pohon-pohon besar di tepi jalan yang ada di Kota Pangkal Perjuangan.

Seperti diketahui terdapat beberapa titik pohon yang kemungkinan rawan tumbang jika tertiup angin kencang, seperti di Jalan Tuvarev tepatnya Johar dan sekitarnya, lalu Jalan Tanjungpura-Rengasdengklok, Jalan Ir. H. Juanda Cikampek dan Jalan Cikalong-Cilamaya.

“DLH harus cek and recek kondisi pohon-pohon besar yang ada di seluruh Kabupaten Karawang. Jika ditemukan pohon atau ranting-ranting pohon yang berpotensi tumbang jika diterpa angin kecang, segera lakukan tindakan pemangkasan,” ujar Kang HES sapaan akrab H. Endang Sodikin.

Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan sebagai langsung antisipasi terjadinya pohon tumbang. Mengingat pohon tumbang kerap membahayakan masyarakat, khususnya pengguna jalan.

“Belum lama ini sudah terjadi pohon tumbang yang menimpa pengendara di daerah lain, saya tidak mau mendengar itu terjadi di Kabupaten Karawang. Untuk itu perlu adanya langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini DLH Kabupaten Karawang,” tegasnya.

Kang HES juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan jika berkendara atau beraktivitas di area yang dekat dengan pohon besar saat terjadi hujan yang disertai angin kencang.

“Saya juga imbau kepada masyarakat, baik pengendara atau pun yang beraktivitas di tepi jalan, jika terjadi hujan yang disertai angin kencang dan petir, lalu di dekatnya ada pohon besar agar lebih waspada. Khawatir sewaktu-waktu tumbang dan membahayakan masyarakat,” tandasnya.(*)

Resmi dan Sah Hasil Rapat Paripurna Nurali Jadi Anggota DPRD Karawang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menggelar rapat paripurna istimewa di hari libur, pada Sabtu, 4 Nopember 2023 di gedung sidang DPRD. Rapat paripurna tersebut dihadiri Anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.

Resmi dan Sah Hasil Rapat Paripurna Nurali Jadi Anggota DPRD Karawang

Paripurna tersebut tentang peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 2024 atas nama Nurali, S.Pd.I. Penyampaian Perubahan SK DPRD tentang Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 

Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Raperda tentang Desa; Raperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kabakaran dan Penyelamatan; Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat; Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kebupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang.

Juga pembentukan Pansus – Pansus DPRD. Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pergudangan; Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Bupati Karawang Masa Jabatan 2021 2026 Karena Mengundurkan Diri untuk Mencalonkan Menjadi Anggota Legislatif dan Menunjuk Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati Karawang dan Usul Pengangkatan Wakil Bupati Karawang menjadi Bupati Karawang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Resmi dan Sah Hasil Rapat Paripurna Nurali Jadi Anggota DPRD Karawang
Resmi dan Sah Hasil Rapat Paripurna Nurali Jadi Anggota DPRD Karawang

Ketua DPRD Karawang Budianto mengatakan, pihaknya hari ini telah menggelar sidang paripurna istimewa menyusul penetapan daftar calon tetap (DCT) legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sesuai jadwal, beliau telah mengajukan pengunduran diri, dengan alasan ingin mencalonkan diri sebagai DPR RI kepada Mendagri beberapa waktu lalu. Dan surat balasan dari Mendagri kami terima sekitar bulan September, yang isinya antara lain menyetujui pengunduran diri Bupati mengikuti masa waktu penetapan DCT,” ucap Budianto, usai penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati di Ruang Paripurna DPRD Karawang, Sabtu 4 November 2023.

Karena masa jabatan belum selesai, kata Budianto, berdasarkan amanat Undang-Undang, dan aturan Kemendagri, DPRD berkewajiban untuk menggelar sidang penetapan Plt Bupati.

“Alhamdulillah sudah digelar (paripurna), dan hari ini kita juga sudah tetapkan Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh sebagai Plt Bupati, sampai masa jabatan mereka habis pada bulan November 2024 mendatang,” katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengaku, punya beberapa pekerjaan melanjutkan masa jabatannya.

“Alhamdulillah sudah selesai paripurna, kami tentu sangat berterima kasih kepada Ibu Bupati Cellica atas dedikasi dan pengabdiannya selama 13 tahun di Karawang. Saya khusunya punya beberapa pekerjaan yang perlu segera diselesaikan amanah dari rakyat, dan merupakan pesan penting dari beliau,” kata Aep.

Dia berjanji akan menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melanjutkan pembangunan di Karawang, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karawang.

“Yang terpenting bagi kami adalah, bagaimana supaya kegiatan pembangunan di Karawang sesuai dengan RPJMD yang telah disusun berjalan lancar, dan bermanfaat buat masyarakat,” pungkasnya.(*)

© Copyright 2023 Karawang Info Grup Pelita Karawang | All Right Reserved