-->

Sabtu

Sungguh Terlalu Bin Kebangetan, Serapan APBD 2023 Karawang Rendah, Terancam Silpa

 DPRD Kabupaten Karawang menyesalkan realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karawang tahun 2023 yang masih rendah. Pasalnya, anggaran yang terealisasi baru 74,73 persen dari total anggaran Rp 5,8 triliun rupiah.

Foto ilustrasi saja

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha pada Kamis kemarin, 21 Desember 2023.

Dia mendorong Pemkab Karawang untuk lebih serius mengoptimalkan realisasi penyerapan APBD 2023 sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu 95 persen.

“Kami menginginkan hasil realisasi penyerapan APBD 2023 ini dapat dilakukan oleh Pemkab Karawang dengan maksimal. Sehingga perekenomian dan pembanguna dapat berjalan dengan baik. Karena hal ini kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Natala.

Ia menegaskan, jangan sampai dalam APBD 2023 terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi. Anggaran yang ada, seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak.

“Dengan serapan anggaran yang baru mencapai 74,73 persen dari total APBD 2023, maka masih ada sisa anggaran sebesar 25,27 persen atau Rp 1,4 triliun lebih yang belum terserap. Kami harap Pemkab Karawang bisa bekerja keras sampai akhir tahun. Sehingga SiLPA itu bisa berkurang,” jelas Natala.

Pemkab, kata dia, harus segera memanfaatkan waktu tersisa di bulan Desember ini untuk mempercepat realisasi penyerapan APBD 2023.

Semua OPD harus bersinergi merealisasikan serapan anggaran, terutama bagi OPD yang tingkat penyerapannya masih rendah.

“Pemkab Karawang harus bekerja lebih cepat, mumpung masih ada waktu sampai akhir bulan Desember ini,” tegasnya.

Sementara terkait realisasi serapan APBD Karawang tahun 2023 baru di angka 74,73 persen dari target yang ditetapkan 95 persen. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh akan evaluasi OPD yang dinilai lamban membelanjakan anggaran.

“Tentunya, nanti akan disampaikan kepada seluruh kepala OPD, terlebih yang hingga saat ini penyerapannya masih sangat rendah, untuk segera merealisasikan anggaran, dari kegiatan atau proyek yang sudah dilaksanakan,” ujar Bupati Aep.

Seperti diketahui, hingga Kamis, 21 Desember 2023, penyerapan APBD baru di angka 74,73 persen atau sebesar Rp 4,36 triliun dari total APBD 2023 sebesar Rp 5,8 triliun rupiah.

Agar problem serupa tak lagi terulang di tahun depan, Aep mengaku telah menyiapkan strategi agar penyerapan APBD 2024 bisa maksimal dan berjalan dengan baik.

“InsyaAllah tahun 2024 kami sudah memiliki langkah yang konkret. Dimana nanti pelaksanaan-pelaksanaan yang memang tender, kami akan melaksanakan tender cepat. Ya itu untuk proyek-proyek pembangunan yang waktunya panjang,” ucap Bupati Aep.

Hal tersebut, tambah Bupati Aep, juga sesuai dengan rujukan dari BPK. “Ya, minimal pelaksanaan itu tidak di akhir, atau mepet-mepet akhir tahun,” jelas Bupati Aep.

“Jadi insyaAllah 2024, karena saya mengawal dari awal sampai akhir, mulai februari kita sudah mulai lelang-lelang, misalkan proyek pembangunan yang waktunya panjang. Jadi tidak mepet-mepet sampai akhir tahun,” kata Bupati Aep.(*)

Tipe A, Puluhan Tahun Kecamatan Cilamaya Wetan Tanpa Mobil Patroli Pol PP

Kecamatan Cilamaya Wetan, menjadi Kecamatan dengan kategori tipe A. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang ini,memiliki jumlah penduduk dan sentra perekonomian yang cukup ramai setiap harinya, termasuk angka kriminalitas dan potensinya. 

Foto : Anggota Pol PP Kecamatan Cilamaya Wetan Berharap Hadirnya Kendaraan Operasional di Kecamatan Tipe A


Sayangnya, Trantib Pol PP di Kecamatan ini, selama bertahun-tahun tidak di bantu dengan pengadaan kendaraan operasional patroli lazimnya Kecamatan lain dengan status yang sama, seperti Klari, Karawang Kota maupun Cikampek dan Rengasdengklok, tak ayal harapan yang sudah tersampaikan ke Mako dan DPRD ini, tak kunjung realisasi hingga menjelang akhir tahun 2024 ini. 

"Sudah berulangkali usul ke DPRD dan Pemkab, masa kita kalau patroli ngikut terus mobil Polsek dan Mobil Koramil, kan harusnya ada juga mobil Pol PP. Ngangkut APK Pemilu juga pakai motor, apah gak ribet itu? " Kata Kasie Trantib Cilamaya Wetan, Totong Dadang, Rabu (20/12/2023). 

Totong menambahkan, betapapun kendaraan second, setidaknya mampu untuk pengadaannya, karena tingkat kriminalitas, mobilitas masyarakat dan potensi tipe A, jelas sangat ideal di butuhkan Muspika Kecamatan, karena di Cilamaya Wetan puluhan tahun tanpa kendaraan Pol PP. Untuk itu, ia berharap menopang patroli para anggota, pengadaan Kendaraan operasional ini, bisa di hadirkan tahun 2024 mendatang.

"Sekarang sudah akhir tahun, gak mungkin juga ada yang turun. Tahun depan kita berharap bisa realisasi, " Harapnya. (Rd)

Kamis

Sah, Plt Bupati Aep Tandatangani Persetujuan APBD 2024

 Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama DPRD Karawang menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan dan penetapan APBD tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD, Kamis (30/11/23) malam.

Plt Bupati Aep Tandatangani Persetujuan APBD 2024


Selain persetujuan dan penetapan APBD tahun anggaran 2024, juga dilaksanakan persetujuan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang Budianto Gibran dan dihadiri oleh Plt Bupati Karawang, para wakil dan anggota DPRD Kabupaten Karawang, unsur Forkopimda Kabupaten Karawang, para Kepala OPD, para camat dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada jajaran dewan yang telah menyelesaikan pembahasan raperda tentang penanaman modal, pemajuan kebudayaan daerah dan raperda APBD tahun anggaran 2024.

Dengan hadirnya raperda tentang penanaman modal dan raperda pemajuan kebudayaan daerah, lanjutnya akan sebagai acuan untuk menjawab dinamika yang ada.

Ia menyampaikan penetapan raperda penanaman modal sebagai perda diharapkan mampu meningkatkan realisasi penanaman modal dan perekonomian di Kabupaten Karawang.

Plt Bupati Aep Tandatangani Persetujuan APBD 2024


Selain itu, terkait raperda pemajuan kebudayaan daerah merupakan salah satu hal penting mengingat kebudayaan merupakan salah satu jati diri bangsa termasuk di Kabupaten Karawang yang memiliki banyak kebudayaan.

Terkait Raperda APBD tahun anggaran 2024 yang disetujui untuk dievaluasi oleh gubernur, lanjutnya akan mengalami penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai perda. Ia berpesan kepada seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti apabila raperda APBD 2024 tersebut telah ditetapkan. (*)

Selasa

Masa Kampanye di Mulai, Strategi Pemenangan Caleg Mulai di Gass !

 Selasa, Tanggal 28 November 2023 merupakan hari perdana bagi semua kontestan pemilu serentak 2024 memulai start kampanye hingga 10 Februari 2024 mendatang. 

Foto : Ilustrasi


Ada yang memulai pendataan calon pemilih, agenda pertemuan tatap muka, kampanye terbuka hingga pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan pengelolaan media sosial. 

Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, dr Atta Subagjadinata misalnya, memulai kampanye pihaknya siap menempuh semua upaya sebagai bagian dari menyempurnakan ikhtiar. Berharap, setiap strategi dan upaya itu, berjalan lancar dan kondusif, edukatif dan membawa perbaikan bagi masyarakat. 

"Ya semuanya di tempuh, baik tatap muka dan rencana kampanye lainnya. Itu di tempuh untuk menyempurnakan ikhtiar pencalegannya, "Ungkapnya, Selasa (28/11/2023).

Caleg incumben dapil I Karawang, Natala Sumedha mengatakan, Semua upaya mensosialisasikan diri dan warisan pembangunan yang sudah di bangunkan akan terus di tempuh maksimal dan di manfaatkan sebagai wahana kampanye.

"Tentu kita akan manfaatkan secara maksimal masa kampanye ini, " Pungkasnya. (Rd)

Jumat

DPRD Karawang Minta Dinkop-Disparbud Lebih Inovatif dalam Membuat Program

 DPRD Karawang meminta Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop-UKM) serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Karawang untuk lebih inovatif dalam membuat program pengembangan ekonomi dan pariwisata.

Foto : Dewan Mahpudin

“Dua OPD (organisasi perangkat daerah) yang paling saya soroti adalah Dinkop serta Disparbud. Tahun 2024 nanti dua OPD ini harus memiliki program inovatif terkait pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mahfudin, Jumat, 24 November 2023.

Evenk, sapaan akrab Mahfudin, menegaskan bahwa program di Dinkop jangan hanya sebatas memberi bantuan modal terhadap UMKM, tetapi juga mampu mengoptimalkan berbagai potensi kewirausahaan di setiap daerah.

Kemudian untuk Disparbud, lanjut dia, harus dapat mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang agar dapat mendatangkan lebih banyak pengunjung.

“Kalau banyak pengunjung ke objek wisata, maka akan menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Misalkan dengan membuat Pantai Tanjung Baru menjadi lebih bagus dan menarik untuk mendatangkan pengunjung, maka masyarakat di sekitarnya bisa berdagang atau membuka usaha lainnya. Dengan begitu perputaran ekonomi akan meningkat. Ekonomi masyarakat juga akan turut meningkatkan,” ujarnya.

Evenk mengungkapkan, Kabupaten Karawang memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan mulai dari wisata pantai, wisata pegunungan, wisata sejarah hingga wisata religi.

“Kita punya Pantai Tanjung Baru, Pakis, Sedari, Bendungan Walahar, Curug Cigentis, Candi Jiwa dan berbagai objek wisata lainnya. Bahkan Karawang ini punya kampung boneka dan centra pindang yang dapat dijadikan wisata edukatif. Semua objek wisata yang ada di Kabupaten Karawang ini sangat berpotensi untuk turut mengembangkan ekonomi kerakyatan jika ditata dan dikelola dengan program yang tepat,” kata Evenk.

Bicara soal Anggaran, lanjut Evenk, jika program yang diajukan sangat realistis dan dapat berdampak positif yang sangat besar terhadap masyarakat, tentunya pihak legislatif pun akan menyetujui hal tersebut.

“Saya pribadi sebagai Anggota Banggar DPRD sangat setuju jika memang OPD-OPD terkait ekonomi kerakyatan ini memiliki program yang inovatif serta berpotensi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Apalagi pasca pandemik tentunya banyak masyarakat yang secara ekonomi sangat terdampak dan butuh uluran tangan pemerintah untuk memulihkan perekonomian,” tandasnya. (*)

DPRD Karawang Pertanyakan Kasus Terbakarnya TPAS Jalupang

Komisi III DPRD Kabupaten Karawang mempertanyakan kondisi terkini TPAS Jalupang pasca kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Karawang ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Jumat (24/11/2023).

Foto : Kadis LH dan H Endang Sodikin

Dalam kegiatan tersebut terungkap hingga kini masih dilakukan upaya pemadaman sekaligus antisipasi agar tidak terjadi kebakaran lanjutan di TPAS Jalupang. Karena masih ada asap yang ditimbulkan dari kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Saat ini kami membagi dua area antisipasi dan pemadaman di TPAS Jalupang. Area satu kami timbun dengan sampah basah dan area dua masih dengan alat pemadam, tentunya dengan kerja ekstra,” ungkap Kepala DLH Karawang, Wawan Setiawan.

Ia menuturkan, upaya pemadaman dilakukan saat malam hari. Sebab saat siang akan lebih sulit akibat terik serta arus angin yang cukup kencang dan arah yang berubah-ubah.

Wawan juga memaparkan data pasien dari empat desa yang terdampak kebakaran TPAS Jalupang.

“Data pasien terdampak kebakaran, Puskesmas Utama 137, UGD 4, Berobat ke Puskesmas 320 dan 1 ke RSUD Jatisari,” paparnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin meminta agar DLH melalukan penyisiran terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran TPAS Jalupang. Karena kemungkinan masyarakat yang terdampak bukan hanya di empat desa aja.

“Tolong disisir kembali beberapa desa yang berada di dekat area Jalupang, bukan hanya di 4 Desa terdekat saja, tapi juga Desa-Desa di Kecamatan Kotabaru, Tirtamulya, Cikampek dan Jatisari,” kata Kang HES sapaan akrab H. Endang Sodikin.

Kang HES juga menegaskan agar optimalisasi keberadaan Bank Sampah dapat dilakukan sebagai upaya meminimalisir kwantitas sampah yang dibuang ke Jalupang. Serta adanya metode-metode penguraian sampah yang lebih inovatif agar sampah yang berada di Jalupang dapat terurai lebih cepat.

“Diharapkan adahya terobosan dan metode-metode baru dalam upaya penguraian sampah, baik itu sampah organik atau pun non organik. Misalkan dengan memanfaatkan microba yang dicampur dengan sejumlah zat yang dapat mengurai sampah organik lebih cepat dari proses alamiah, dan memanfaatkan sampah non organik seperti plastik menjadi sebuah produk yang dapat bernilai ekonomis,” pungkasnya.(*)

Minggu

Jelang Musim Hujan, DPRD Karawang Ingatkan DLHK Antisipasi Pohon Tumbang

Komisi III DPRD Kabupaten Karawang ingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat agar mengantisipasi terjadinya pohon tumbang. Mengingat dalam beberapa hari terakhir kerap terjadi hujan yang disertai angin kencang.

Endang Sodikin

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin meminta DLH setempat untuk melakukan cek and recek kondisi pohon-pohon besar di tepi jalan yang ada di Kota Pangkal Perjuangan.

Seperti diketahui terdapat beberapa titik pohon yang kemungkinan rawan tumbang jika tertiup angin kencang, seperti di Jalan Tuvarev tepatnya Johar dan sekitarnya, lalu Jalan Tanjungpura-Rengasdengklok, Jalan Ir. H. Juanda Cikampek dan Jalan Cikalong-Cilamaya.

“DLH harus cek and recek kondisi pohon-pohon besar yang ada di seluruh Kabupaten Karawang. Jika ditemukan pohon atau ranting-ranting pohon yang berpotensi tumbang jika diterpa angin kecang, segera lakukan tindakan pemangkasan,” ujar Kang HES sapaan akrab H. Endang Sodikin.

Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan sebagai langsung antisipasi terjadinya pohon tumbang. Mengingat pohon tumbang kerap membahayakan masyarakat, khususnya pengguna jalan.

“Belum lama ini sudah terjadi pohon tumbang yang menimpa pengendara di daerah lain, saya tidak mau mendengar itu terjadi di Kabupaten Karawang. Untuk itu perlu adanya langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini DLH Kabupaten Karawang,” tegasnya.

Kang HES juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan jika berkendara atau beraktivitas di area yang dekat dengan pohon besar saat terjadi hujan yang disertai angin kencang.

“Saya juga imbau kepada masyarakat, baik pengendara atau pun yang beraktivitas di tepi jalan, jika terjadi hujan yang disertai angin kencang dan petir, lalu di dekatnya ada pohon besar agar lebih waspada. Khawatir sewaktu-waktu tumbang dan membahayakan masyarakat,” tandasnya.(*)

Resmi dan Sah Hasil Rapat Paripurna Nurali Jadi Anggota DPRD Karawang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menggelar rapat paripurna istimewa di hari libur, pada Sabtu, 4 Nopember 2023 di gedung sidang DPRD. Rapat paripurna tersebut dihadiri Anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.

Resmi dan Sah Hasil Rapat Paripurna Nurali Jadi Anggota DPRD Karawang

Paripurna tersebut tentang peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 2024 atas nama Nurali, S.Pd.I. Penyampaian Perubahan SK DPRD tentang Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 

Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Raperda tentang Desa; Raperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kabakaran dan Penyelamatan; Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat; Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kebupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang.

Juga pembentukan Pansus – Pansus DPRD. Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pergudangan; Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Bupati Karawang Masa Jabatan 2021 2026 Karena Mengundurkan Diri untuk Mencalonkan Menjadi Anggota Legislatif dan Menunjuk Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati Karawang dan Usul Pengangkatan Wakil Bupati Karawang menjadi Bupati Karawang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Resmi dan Sah Hasil Rapat Paripurna Nurali Jadi Anggota DPRD Karawang
Resmi dan Sah Hasil Rapat Paripurna Nurali Jadi Anggota DPRD Karawang

Ketua DPRD Karawang Budianto mengatakan, pihaknya hari ini telah menggelar sidang paripurna istimewa menyusul penetapan daftar calon tetap (DCT) legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sesuai jadwal, beliau telah mengajukan pengunduran diri, dengan alasan ingin mencalonkan diri sebagai DPR RI kepada Mendagri beberapa waktu lalu. Dan surat balasan dari Mendagri kami terima sekitar bulan September, yang isinya antara lain menyetujui pengunduran diri Bupati mengikuti masa waktu penetapan DCT,” ucap Budianto, usai penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati di Ruang Paripurna DPRD Karawang, Sabtu 4 November 2023.

Karena masa jabatan belum selesai, kata Budianto, berdasarkan amanat Undang-Undang, dan aturan Kemendagri, DPRD berkewajiban untuk menggelar sidang penetapan Plt Bupati.

“Alhamdulillah sudah digelar (paripurna), dan hari ini kita juga sudah tetapkan Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh sebagai Plt Bupati, sampai masa jabatan mereka habis pada bulan November 2024 mendatang,” katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengaku, punya beberapa pekerjaan melanjutkan masa jabatannya.

“Alhamdulillah sudah selesai paripurna, kami tentu sangat berterima kasih kepada Ibu Bupati Cellica atas dedikasi dan pengabdiannya selama 13 tahun di Karawang. Saya khusunya punya beberapa pekerjaan yang perlu segera diselesaikan amanah dari rakyat, dan merupakan pesan penting dari beliau,” kata Aep.

Dia berjanji akan menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melanjutkan pembangunan di Karawang, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karawang.

“Yang terpenting bagi kami adalah, bagaimana supaya kegiatan pembangunan di Karawang sesuai dengan RPJMD yang telah disusun berjalan lancar, dan bermanfaat buat masyarakat,” pungkasnya.(*)

Cellica Resmi Tak Menjabat Lagi sebagai Bupati Karawang

 Di hari libur kerja, DPRD Karawang tetap menggelar sidang paripurna istimewa Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Bupati Karawang Masa Jabatan 2021-2026, pada Sabtu (4/11/2023), sekitar pukul 10.00 WIB.

Foto : Cellica Nurrchadiana

Selain anggota DPRD Karawang, sidang paripurna ini akan tetap dihadiri para pejabat di lingkungan pemkab, khususnya para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Mantan Bupati Karawang

Adapun agenda lengkap sidang paripurna istimewa DPRD Karawang Sabtu , diantaranya :

1. Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 2024 atas nama Nurali, S.PD.I;

2. Penyampaian Perubahan SK DPRD tentang Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;

PLT Bupati Karawang

3. Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang :
a.Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
b.Raperda tentang Desa;
c.Raperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kabakaran dan Penyelamatan; d, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat;
d.Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kebupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang.

4. Pembentukan Pansus – Pansus DPRD :
a.Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pergudangan;
b.Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

5. Pengumuman Pengesahan Pemberhentian Bupati Karawang Masa Jabatan 2021 2026 Karena Mengundurkan Diri untuk Mencalonkan Menjadi Anggota Legislatif dan Menunjuk Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati Karawang.
6. Usul Pengangkatan Wakil Bupati Karawang menjadi Bupati Karawang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Demikian ditulis dalam surat undangan yang ditandatangani Ketua DPRD Karawang, H. Budianto (*)

Kamis

Deal, Hari Sabtu Sidang Paripurna DPRD Untuk Pemberhentian Bupati Cellica dan Pengangkatan Plt Bupati Karawang

Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh dipastikan akan jadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Karawang saat Sidang Paripurna pada Sabtu, 5 November 2023 mendatang.

Bupati dan wakil Bupati Karawang
Bupati dan wakil Bupati Karawang


Jadwal semula dari hari jumat di geser ke Sabtu demikian sumber katakan.

Hal itu menyusul akan diberhentikannya Cellica Nurrachadiana dari jabatan Bupati karena lebih memilih maju sebagai caleg DPR RI di Pemilu 2024.

“Pertama-tama, saya mengucapkan penghargaan kepada Bupati Cellica Nurrachadiana atas dedikasi luar biasa selama 13 tahun memimpin Karawang. Aep berharap Cellica mendapat keberkahan dan jalan dalam niatnya untuk maju sebagai calon anggota DPR RI dan berdoa agar niat tersebut mendapat berkah,” terang Aep .

Aep Syaepuloh mengungkapkan, masih banyak tanggung jawab yang harus dia selesaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan datang, termasuk janji-janji politik yang telah diberikan.

Foto : Jadwal Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Karawang

Ketika resmi jadi Plt Bupati, dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama. Rencananya, pada tahun 2024, akan dilakukan perluasan jalan dan pembukaan jalan baru untuk memperbaiki konektivitas.

Proyek-proyek pekerjaan yang tertunda akibat Covid-19 akan menjadi prioritas, dengan harapan dapat merealisasikannya pada tahun 2024.

Aep berharap bahwa pembangunan infrastruktur juga akan mencakup aspek pendidikan, dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Jika ada tambahan anggaran yang diperlukan, akan dialokasikan untuk mendukung upaya ini.

Selain itu, Aep berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala dinas, dengan tujuan untuk memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Karawang, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Aep juga akan bekerja keras untuk menjalin kerjasama yang lebih baik antara daerah dengan pemerintah pusat, sehingga semua program dan proyek dapat berjalan lebih lancar.

Kemudian dalam sektor pertanian, Aep akan berfokus pada sinergi dengan Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perusahaan Jawatan Tanah dan Perumahan (PJT-2), serta Dinas Pertanian dan PUPR, sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Maka untuk mewujudkan itu semua, Aep memohon doa restu dari masyarakat Karawang agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien.

“Aep memohon doa restu masyarakat agar dapat menjalankan amanah untuk warga Karawang semuanya,” tutupnya.(*)

Senin

DPRD Monitoring ke Puskesmas, Kekurangan Tenaga Kesehatan Jadi Kendala

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Suryana, SH melakukan monitoring terkait pelaksanaan vaksinasi dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Karawang Kota ditengah lonjakan kasus Covid-19. 
Suryana

Monitoring itu juga dimaksudkan untuk mendengar keluhan para tenaga kesehatan untuk segera direalisasikan dengan duduk bersama antara Eksuktif dan Legislatif.

"Atas nama Wakil Ketua DPRD, saya instruksikan agar Dewan turun ke Puskesmas sesuai Dapilnya untuk mendengar dan mengakomodir keluh kesah ditengah pelayanan vaksinasi massal yang tengah gencar dilakukan saat ini," ujar Suryana.

Dikatakan Suryana, keluhan di Puskesmas Karawang Kota sendiri mengalami kendala tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19, kekurangan obat hingga adanya rumah sakit khusus di Karawang untuk kasus ibu hamil dengan Covid-19.

"Puskesmas Karawang dari 16 tenaga kesehatan terpapar positif Covid-19 ada 6 diantaranya tenaga ahli. Ini bagian dari DPRD untuk merumuskan agar tenaga kesehatan tidak kekurangan, dan ini akan disampaikan ke Satgas Penanganan Covid-19 yang didalamnya ada Bupati untuk segera menangani tenaga kesehatan," paparnya.

DPRD Karawang juga mengajak masyarakat yang berprofesi Bidan maupun perawat untuk bersama-sama membaktikan dirinya untuk penanganan di tengah lonjakan kasus Covid-19. Pihaknya berharap agar untuk melakukan MoU dengan Politeknik Kesehatan (Poltekes) agar bersama-sama mengisi kekurangan. 

"DPRD Karawang dalam waktu dekat akan merealisasikan keluh kesah di Puskesmas, begitu juga dengan adanya Eksekutif dan Legislatif harus turun memantau ke Puskesmas untuk mengantisipasi kendala yang terjadi. Dewan juga diminta untuk memobilisasi ke masyarakat agar melakukan vaksinasi massal dan atas nama Dewan mengucapkan terima kasih atas acara vaksinasi massal yang dkerjakan TNI-Polri," pungkasnya..(gh).

Jumat

Bupati Cellica Hadiri Sidang Paripurna DPRD Karawang

Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana menghadiri Rapat Paripurna DPRD Karawang, Jumat (25/6/2021) siang. 


Rapat DPRD kali ini membahas dua agenda yaitu persetujuan dan penetapan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 serta penyampaian nota pengantar Raperda tentang RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026.


Sebelum mengawali sambutannya Bupati Cellica menyampaikan ucapan duka cita mendalam atas berpulangnya almarhum  H. Deden Rahmat (Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Karawang).

"Semoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT dan diampuni kesalahanya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ungkap Bupati.

Memulai sambutan, Bupati menjelaskan rangkaian manajemen keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 23
tahun 2014 tentang
pemerintah daerah yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, pelaporan hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

"Pengelolaan keuangan daerah tersebut dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dan ditetapkan dengan peraturan daerah," sebut Bupati.

Bupati melanjutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karawang telah diterima 9 Mei 2021 dengan mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya. WTP diberikan oleh BPK RI karena laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 berupa laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan ini, telah kami sesuaikan dengan hasil audit BPK. Secara umum laporan keuangan Pemkab Karawang tahun anggaran pada Pendapatan 2020 pendapatan APBD perubahan tahun 2020 ditetapkan 4 trilyun 298 Miliar 882 rupiah, terealisasi  4 Trilyun 324 Miliar 266 Juta rupiah," papar Bupati Karawang.**rls

Kamis

Breaking News : Ketua Fraksi Gerindra Minta Anggaran OPD Karawang Tidak Prioritas Mesti di Refocusing

Refocusing atau kembali memfokuskan kepada kegiatan penanganan COVID-19 itu sudah menjadi ketentuan. Kabupaten/kota harus menjalankan karena dalam situasi KAHAR (kejadian luar biasa) pandemi COVID-19.

"Apabila anggaran BTT sudah habis itu sudah seharusnya dijalankan oleh TAPD Karawang tanpa bicara babibu lagi di media, apalagi di pembahasan APBD Tahun 2020 saya menyampaikan langsung ke Pak Samsuri atas nama TAPD," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRS Karawang, H. Endang Sodikin.

Kang HES sapaan akrab H. Endang Sodikin mengungkapkan, Fraksi Gerindra sudah menyampaikan pada pembahasan finalisasi agar anggaran kesehatan penanganan COVID-19 disiapkan Rp150 hingga 200 Milyar untuk fokus penanganan COVID-19, include di dalamnya anggaran honor Nakes.

"Hal itu saya sampaikan selaku Ketua Fraksi atas masukan dr. Nanik di pembahasan Rapat Banggar selaku Plt Kadinkes saat itu," tegasnya.

Menurut Kang HES, refocusing anggaran itu lebih kepada bagaimana Pemerintah daerah sebagai pengelola Anggaran Daerah sudah mengetahui di OPD mana yang tidak prioritas, bahkan tidak sesuai RPJMD. Di Dinas mana yang kemungkinan tidak akan dapat digunakan karena kondisi COVID-19.

"Contoh di Kabag Kesra ada kegiatan Rp 1,4 Milyar anggaran jemaah haji sudah jelas anggran tidak akan terpakai, kegiatan HUT Karawang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mungkin dengan situasi sekarang tidak akan ada kegiatan arak-arakan (Ceremonial) besar-besaran," paparnya.

Ia menjelaskan, perlu dipahami bahwa yang disebut dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) itu, dalam proses Pembahasan komisi- komisi pada KUA-PPAS (Kebiajakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara), lalu Pembahasan di Banggar di KUA-PPAS, itu merupakan hasil RKPD yang sudah ditetapkan oleh Bupati lalu masuk ke DPRD untuk dilakukan Pembahasan baik anggaran Murni ataupun Perubahan.

"Biasanya antara KUA-PPAS dengan APBD-nya biasa hasil berbeda karena menyesuaikan dengan Pendapatan asli daerah dan rasionalisasi DAK, DAU, Dana Perimbangan dan Tugas pembantuan dari pusat," kata dia.

Dituturkan Kang HES, akan tetapi masukan-masukan berdasarkan daerah pemilihannya terkait program dan kegiatan sesuai keadaan Daerah pemilihan, sesuai Perundang-Undangan, itu disebut POKIR (Pokok Pikiran) Dewan baik di DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota utk Dinas-Dinas yang sudah disampaikan melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang merupakan aplikasi milik Kemendagri yang dititipkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Enam bulan yang lalu sudah kami online-kan berdasarkan hasil Reses Dewan dan masukan Musrenbang dari RT, RW, Kadus, Kades/Lurah sampai camat dan tokoh masyarakat lainnya yang kemudian menjadi RKPD Dinas-Dinas yang terangkum menjadi Dokumen APBD. Setelah ketuk palu di Paripurna dan disepakati penandatanganan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD, maka secara otomatis menjadi Program arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah. Ke depannya sudah tidak ada milik Dinas dan milik Dewan," paparnya.

Endang Sodikin

Maka, masih kata Kang HES, persoalan refocusing tersebut bisa dipastikan menjadi hal yang biasa-biasa saja pada situasi pandemi. Hal itu pun harus segera dilakukan untuk mengatasi pendemi ini.

"Silahkan TAPD merefokusing anggaran yang tidak penting dalam mengatasi kebutuhan anggaran BTT Penanganan COVID-19 berdasarkan aturan yang ada. Tidak harus mendiskriditkan lembaga lain," tegasnya.

"Tinggal kita pilih mana yang kurang prioritas yang harus kita tunda ke tahun depan baik yang bersumber dari program RKPD Dinas ataupun reses dan program pemerintah daerah akan me-refocusing anggaran di OPD yang kurang mendukung menyelesaikan PR RPJMD 2016-2021. Karena sampai hari ini Bupati dan Wakil Bupati terpilih belum mengajukan jadwal ekspose RPJMD kepada lembaga DPRD," kata dia.

Ia menegaskan, agar TAPD jangan kembali membahasakan pada tataran proses terus. "Sekarang APBD sudah menjadi Program Pemerintahan Daerah 2021," tandasnya. (Rd)

Selasa

Empatikah?, Kabarnya " Anggota DPRD " Masih Jalankan Bimtek Disaat Pandemi Corona Meledak di Karawang


Belasan orang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang terpapar Covid-19. Hal itu dikarenakan setelah pulang kunjungan kerja dari luar daerah beberapa waktu lalu. Kini setiap hari ada terkonfirmasi positif Covid-19, baik anggota DPRD maupun pegawai Setwan DPRD Karawang.

Gedung DPRD Kabupaten Karawang

Sekretaris DPRD Karawang, Uus Hasanudin belum memberikan keterangan atas belasan orang di DPRD itu terpapar Covid-19. Saat dikonfirmasi melalui ponsel selular, pihaknya hanya menjawab masih tracking.

Namun disayangkan, pegawai DPRD masih masuk seperti biasanya untuk tatap muka. Pihak Setwan belum memberlakukan kerja jarak jauh atau WFH.

“Seharusnya gedung DPRD Karawang di lockdown dulu. Ada penyemprotan disinfektan dan lain sebagainya,” kata aktivis pemuda Karawang, Ahmad saat diminta tanggapan.

Bahkan informasi yang beredar, Selasa (22/6/2021) Anggota DPRD Kabupaten Karawang melakukan Bimtek di hotel Java Palace Bekasi. Sementara daerah itu juga masih cukup tinggi penyebaran Covid-19.

“Kadang kami merasa lucu pada pemerintah. Ke rakyat larang ini, itu tapi mereka sendiri masih bebas kunjungan ke luar daerah dan keluar sana sini. Kami heran kepada pemerintah,” tegasnya.***gy

Senin

Gawat ! Diduga Terjadi Klaster DPRD di Karawang

Penyebaran virus corona masih terjadi di Kota Pangkal Perjuangan. Pemerintah Kabupaten Karawang rupanya mulai kewalahan mengatasi Covid-19. Rumah sakit swasta dan milik pemerintah sudah penuh jadi tempat isolasi masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.

Bahkan bukan masyarakat saja yang terkonfirmasi positif. Kini wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen pun mengalami hal sama.

Informasi yang dihimpun dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan, beberapa Anggota DPRD Karawang positif Covid-19. Diduga pasca kunjungan kerja ke luar daerah hingga terpapar virus corona.

Keberangkatan wakil rakyat kunjungan ke luar kota diduga sembunyi-sembunyi, karena khawatir diketahui publik. Akhirnya keberangkatan ke luar daerah itu titik kumpul di sekitar Kodim 0604 Karawang. Yang awalnya di sekitar Jalan Lingkar Tanjungpura-Klari.

Akibat terpapar Covid-19 itu tak hanya wakil rakyat saja yang positif Covid-19. Beberapa pegawai Setwan DPRD pun mengalami hal sama. Sehingga perlu tracking di gedung putih tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui ponsel selularnya, Sekretaris DPRD Karawang Uus Hasanudin belum memberikan keterangan banyak. Pihaknya hanya menjawab akan melakukan tracking terlebih dahulu.

“Nanti ya a hari Rabu (23/6/2021). Lagi tracking dulu,” kata Uus lewat pesan WhatsAap.

Gedung DPRD KABUPATEN KARAWANG

Meski banyak yang positif Covid-19, informasinya pegawai DPRD masih melangsungkan kerja tatap muka. Yang seharusnya kerja jarak jauh atau Work From Home (WFH). Namun disayangkan, Sekwan Uus Hasanudin tidak menjawab pertanyaan tersebut.(red)

Rabu

Rulahu Reguler di Salip Pokir DPRD, Kades: Ajuan Desa Tak Turun-turun !

Program Reguler Rumah Layak Huni (Rulahu) dari APBD II yang di jatah 5 unit perdesa, kenyataannya tidak semua realisasi. Ada yang tidak satupun terealisir dan ada pula yang terwujud hanya 2-3 unit saja. Bahkan, Rulahu via Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang "jarang" diketahui pemerintah desa titiknya, justru menyalip realisasi dari ajuan rulahu desa.
Kades Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan, Mukhlisin
"Kalau dari Dewan biasanya sama tim/konstituennya saat verifikasi dan ajuan. Sementara pemerintah desa berharap yang reguler di realisasikan karena ajuan kami tentu pada rumah-rumah yang prioritas (rawan ambruk_red). Sayangnya, yang dari desa itu sekarang saja tidak jelas realisasinya, " Ungkap Kades Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Mukhlisin, Rabu (16/6).

Ia menambahkan, kalau Dinas PRKP meminta prioritas adalah rumah yang sangat rawan ambruk, maka pemerintah desa pasti bisa mengirimkan titik koordinatnya jika di perlukan untuk verifikasi dan survey lapangan para pejabat PRKP. Sayangnya memang, selama ini, desa tidak pernah di minta soal titik koordinat rumah yang dianggap prioritas tersebut. Bahkan, ajuan reguler yang di harapkan pembangunannya, justru tidak turun-turun dan tanpa kejelasan. "Desa kami dapat 2 unit, itupun dari Aspirasi DPRD, yang dari ajuan desa konon untuk pemerataan, justru tidak turun. Padalah, saat sebelum pengajuan, pemerintah desa sendiri yang mendata dan memotret fisik rumah dan diketahui pemilik rumahnya, jika tidak realisasi, maka pemerintah desa yang akan jadi sasaran di salahkan, " Keluhnya. 

Ia bersyukur ada bagian rulahu dari aspirasi DPRD, namun memang ada baiknya, sambung Nasihin, di koordinasikan dengan pemerintah desa, mana saja yang kiranya prioritas pembangunan rulahu. "Ada baiknya memang konsultasi dulu ke pemerintah desa saat ajuan, sehingga desa bisa memilah mana rumah yang di prioritaskan, " Ungkapnya.

Senada dikatakan Kades Karangtanjung Juhari SH, diakuinya, rulahu reguler yang hendak pemerataan tersebut, kadang tersalip oleh rulahu Pokir DPRD. Sehingga, mana yang diajukan pemerintah desa, kadang beda dengan yang diajukan tim dari DPRD, mungkin sekilas sebut Juhari seperti sama saja yang terpenting dapat. Tapi justru dampak sosialnya cukup risih, sebab, sambung Juhari, jika yang dibangunkan oleh aspirasi DPRD itu masih dianggap layak dan karena unsur kedekatan konstituen, justru yang prioritas tidak dibangunkan, ini bakal jadi Bullyan yang menyasar ke pemerintah desa. "Memang demikian adanya, sama-sama rulahu, tapi bisa berdampak jika reguler di coret, sementara di Pokir DPRD realisasi dan tidak sesuai harapan prioritas rumah yang di data pemerintah desa, " Pungkasnya. (Rd)

Senin

Legislator Karawang Ingatkan Perusahaan Perketat Prokes Saat Rekrutmen Tenaga Kerja

Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang mengingatkan perusahaan yang hendak melakukan rekruitmen pekerja untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pencari kerja (pencaker) juga harap diwajibkan untuk membawa surat sehat untuk memastikan bebas dari COVID-19.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Syaripudin mengatakan, dalam waktu dekat ini ada beberapa perusahaan di Karawang yang akan melakukan rekruitmen pekerja. Meski berkas lamaran pekerjaan dilakukan secara online, namun seleksi atau tes tetap dilalukan secara langsung (tatap muka). Hal itu, tentunya akan memicu kerumunan masa.
Asep Ibe

“Bukan cuma PT. Chang Shin Indonesia (CSI), tapi semua perusahaan yang melalukan rekruitmen pekerja wajib menerapkan prokesprokes,” ujar Ibe sapaan akrab, Senin (14/6/2021).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, surat sehat yang dimaksud adalah keterangan rumah sakit atau klinik yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes swab atau swab antigen yang menyatakan seseorang terbebas dari COVID-19.

“Jadi bukan hanya sebatas mencegah kerumunan, penggunaan masker, jaga jarak dan cuci tangan saja, tapi juga pencaker dan pihak perusahaan yang melakukan seleksi atau tes harus dipastikan aman dari COVID-19,” tegasnya.

Dijelaskannya, hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini grafik penularan COVID-19 di Karawang tengah meningkat. Sehingga langkah-langkah pencegahan harus dilakukan seketat mungkin.

“Kami juga akan monitoring kegiatan rekrutmen tenaga kerja ini, untuk memastikan prokes ditetapkan dengan baik dan benar,” tandasnya.**ds

Sabtu

18 DPRD Karawang Sumbang Pokir Belasan Milyar Hewan Ternak Tahun Depan

Tahun depan, tercatat ada 18 DPRD Karawang lintas Fraksi yang siap mengguyur aspirasi/pokok pikiran (Pikir) bagi 62 kelompok ternak. Tak main-main, angka yang digelontorkan sendiri untuk merealisasikan hewan ternak jenis sapi, domba/kambing, itik dan ayam kampung tersebut, menelan aspirasi sekitar Rp12 - 15 Milyar. Selain di identifikasi standar kelompok yang wajib masuk aplikasi Sistem Penyuluh Pertanian (Simluhtan), pikir yang siap realisasi tahun 2022 tersebut, juga di verifikasi Bidang Peternakan Dinas Pertanian dengan beragam kriteria dan kesiapannya. 


"Kita akan verifikasi 62 kelompok ternak yang masuk simluhtan tersebut sampai September mendatang, dan saat ini baru 8 yang sudah kita verifikasi. Adapun item yang kita verifikasinya yaitu keberadaan kelayakan kandang, sumber air, tempat/lahan rumput dan kepengurusan kelompok, sebab mereka itu di SK kan Oleh Kades. Kita gak mau kelompok ternak yang justru belum terdaftar di simluhtan atau sudah berjalan dua tahun terakhir, " Kata Kabid Peternakan Ir Handoko kepada Pelitakarawang.com, Jumat (11/6).

Pokir untuk realisasi hewan ternak ini sebut Handoko, akan di sesuaikan dengan Satuan Standar Harga (SST) saat pembeliannya. Misalnya, ada aspirasi di satu kelompok sebesar Rp300 juta, maka rinciannya Rp200 juta sapinya, Rp100 juta kandangnya. Karenanya, ia apresiasi kepada sejumlah Anggota DPRD yang sudah menerima aspirasi para kelompok ternak untuk bisa mengurus dan memperluas usaha ternak bagi masyarakat Karawang ini. Kedepan, para kelompok ternak, juga akan dibintek untuk meningkatkan kapasitas dan sosialisasi beternak yang di fasilitas DPRD Karawang. "Tahun ini baru ada dari Wakil Ketua DPRD Karawang H Deden Rachmat, kemudian untuk tahun depan, realisasinya itu dari 18 DPRD Karawang, " Ujarnya. 

Ia menyebut, ke 18 Anggota DPRD yang siap salur pokir tersebut dan masuk list verifikasi oleh Distan tersebut diantaranya adalah,  H Deden Rachmat Wakil Ketua DPRD, kemudian Indriyani (Nasdem), Asep Ishak, Jajang Sulaeman (PKB), Suryana (Partai Golkar), Mohammad Dimyati (Gerindra), Mahpudin Evenk (Demokrat), Dedi Sudrajat (PKS), Ajang Sopandi (Wakil Ketua DPRD), Anggi (PKB), Dedi Rustandie (PPP), Asep Dasuki (PKB), Mu'mun Maemunah (PKS), Taopik Ismail (PDI Perjuangan), Nurlaela Syarifin (PBB) dan Suci Nurwenda. "Dari 18 DPRD ini, anggaran yang di gelontorkan dalam bentuk hewan ternak, kalau diangkakan sekitar Rp12-15 Milyar, " Tutup Handoko.

Wakil Ketua DPRD Karawang, Deden Rahmat mengatakan, aspirasi atau Pokir untuk realisasi non fisik, yaitu bantuan berupa hewan ternak di perbolehkan, kecuali Bansara dan Bansos yang masih belum di buka kerannya. Dirinya sebut Deden, mengawali Pokir untuk realisasi hewan ternak, mulai di tahun 2021 ini dan berlanjut bersama rekan DPRD lainnya pada tahun anggaran 2022 mendatang. Ia berencana juga menganggarkan di ABT untuk pelatihan puluhan kelompok ternak di Bandung kedepan. "Sehingga, selain hewannya yang di urus, SDM para kelompok juga bisa ditambah wawasannya, " Ujarnya. (Rd)

Kasus Covid19 Naik, Kunker Luar Kota Pansus dan Banggar DPRD Karawang Jalan Terus

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Karawang semakin mengganas, dalam sehari, kasus positif Covid-19 dilaporkan lebih dari 100 pasien. Namun, ditengah pandemi yang terus naik trendnya di Karawang, para anggota Legislatif Karawang tetap "jalan terus" kunjungan kerja ke luar kota hampir sepekan terakhir. Tercatat, dua rombongan pansus DPRD dan rombongan Badan Anggaran, "mengaspal" melakukan study banding ke daerah Provinsi Jogjakarta dan Jawa Tengah. 


Pertama, DPRD yang masuk barisan pansus Raperda tentang standar pelayanan Puskesmas, melakukan study banding ke Kota Jogjakarta, sementara pansus Raperda tentang pengawasan minuman beralkohol (Minol), Kabupaten/kota yang di kunjungi adalah Kabupaten Sleman.

Sementara Badan Anggaran tentang Raperda laporan pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran (2020), kunjungan kerja ke Kota Semarang, Jawa Tengah.

"Entah berapa anggaran yang dihabiskan untuk Kunker ditengah pandemi. Kita masyarakat meminta empatinya dari Anggota DPRD, sekarang Karawang itu sedang tinggi kasus Covid-19. Bahkan, honor dan kesejahteraan para tenaga medis yang tangani Covid-19 di RS Pemerintah masih tersendat, tidak seperti di RS Swasta. Benahi saja dulu yang ada. Jangan bicara layanan kesehatan, kalau tenaga medisnya saja masih pasang surut kesejahteraannya, " Kata Hasan, salah seorang Warga Karawang, Jumat (11/6). 

Senada dikatakan masyarakat lainnya, Syadeli. Menurutnya, penting memang study banding untuk menggali dan mencontoh kota lain dalam menyusun aturan daerah. Tapi, di saat masyarakat kampung sedang banyak yang lock down dan di larang lalu lalang, kenapa para Anggota DPRD tidak menunda kunker ke luar kota yang pastinya menelan anggaran besar. "Kan bisa secara virtual juga. masyarakat tak persoalkan ada studi banding, tapi Ini soal etika sosial dan pemborosan, " Tandasnya. (Rd)
© Copyright 2023 Karawang Info Grup Pelita Karawang | All Right Reserved