-->

Kamis

Parpol Minta Tidak Tebang Pilih Penertiban Spanduk Kampanye

Parpol Minta Tidak Tebang Pilih Penertiban Spanduk Kampanye

Partai Buruh Kota Depok mendukung kegiatan penertiban spanduk atau alat peraga kampanye (APK) oleh Bawaslu Kota Depok melalui Satpol PP. Keberadaan spanduk dan APK liar itu melanggar Peraturan Tata Kota dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023.

Parpol Minta Tidak Tebang Pilih Penertiban Spanduk Kampanye

Ketua Partai Buruh Kota Depok Wido Pratikno meminta kepada petugas dilapangan agar adil dan tidak tebang pilih dalam penertibannya. Ia mengharap jangan ada  pembiaran terhadap spanduk parpol besar dan parpol penguasa, sementara spanduk parpol kecil ditindak.

"Sebenarnya bagus penertiban spanduk dan APK itu, biar rapi. Cuma  jangan tebang pilih," kata Wido, Rabu (22/11/2023).

Ketua DPD PAN Kota Depok, Igun Sumarno juga berpesan kepada Bawaslu dan Satpol PP tidak tebang pilih dalam penertiban ini. Igun mengakui banyak APK atau spanduk dipasang di bukan pada tempatnya di Depok seperti di tiang listrik, pohon dan sebagainya.

"Penertiban ini kan sudah ada keputusan bersama terhadap aturan yang harus disepakati. Saya turut mendukung. Nanti pada saat waktunya kita akan ikuti aturan yang benar terkait pemasangan spanduk, APK ini," ucap Igun.
Parpol Minta Tidak Tebang Pilih Penertiban Spanduk Kampanye


Bawaslu Kota Depok bersama Satpol PP Kota Depok mulai melaksanakan penertiban spanduk atau Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mendekati kampanye. Bersih-bersih spanduk atau APS ini dalam rangka penertiban spanduk atau APS liar menjelang masa kampanye mulai 28 November 2023.

Ketua Bawaslu Kota Depok M Fathul Arif mengatakan, penertiban spanduk dan APS serentak dilakukan pada sebelas kecamatan se Kota Depok. Ada dua rekomendasi spanduk atau APS yang kena penertiban ini yaitu pertama, APS dan spanduk yang melanggar Peraturan Wali Kota tentang keindahan tata kota.

"Spanduk atau APS yang di tiang listrik sama di pohon sudah dicopot semua pada sebelas kecamatan secara serentak. Satpol PP nya juga mengiringi di sebelas kecamatan tersebut," kata Fathul, Selasa (21/11/2023).

Kedua, adalah spanduk atau APS yang mengandung unsur kampanye atau ajakan, terutama yang ada ajakan coblosnya. APS yang mengandung unsur ajakan yang kena penindakan, adalah milik caleg dan cawapres.

"Alhamdulilah konsolidasi dengan Satpol PP berjalan dengan baik. Partai Politik (Parpol) juga menerima. Tidak ada ekses atau penolakan dari Parpol terkait penertiban tersebut," katanya.

Fathul menambahkan, kegiatan penertiban spanduk atau Alat Peraga Kampanye (APK) akan terus dilakukan sampai dengan akhir masa kampanye. Namun, pada saat masa kampanye penertiban akan di fokuskan pada pelanggaran tata tertib kampanye yakni pemasangan-pemasangan APK di tempat yang dilarang.(*)

Karawang Info Rekomendasi Redaksi

Karawang Info Terkini

© Copyright 2023 Karawang Info Grup Pelita Karawang | All Right Reserved