PPKM Darurat Di Karawang Belum Efektif dan Pasien Terpapar Corona Malah Membludak, Ini Data Lengkapnya -->

PPKM Darurat Di Karawang Belum Efektif dan Pasien Terpapar Corona Malah Membludak, Ini Data Lengkapnya

KABAR KARAWANG
Senin

Pemberlakukan PPKM Darurat di Kabupaten Karawang banyak pihak menilai belum membuahkan hasil maksimal, bahkan disebut jauh dari efektif untuk menekan dan putuskan mata rantai penyebaran Covid -19.


Fakta itu dibuktikan masih tingginya mobilitas warga juga banyaknya tempat-tempat atau lokasi tertentu yang dinyatakan terlarang namun tetap beroperasi normal.

Fakta lain pun mengemuka yakni makin tingginya angka terkonpirmasi positip telah terpapar virus Corona.(6/7/2021).

Menurut data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Karawang (Satgas Covid-19 Kabupaten,red) untuk hari Senin, 5 Juli 2021, yang positip bertambah menjadi 792 orang atau total selama pandemi sebanyak 28.829 orang dan angka kesembuhan mencapai 22.969 orang atau bertambah dihari yang sama sebanyak 444 orang.

Lalu untuk orang yang sedang menjalani perawatan medis sebanyak 1.092 orang atau bertambah 52 orang dan menjalani isoma sebanyak 3.726 orang atau bertambah sebanyak 312 orang.(5/7/2021).


Selanjutnya untuk yang kontak erat tercatakan total sebanyak 33.363 orang dengan angka kematian sudah mencapai 1.042 orang atau bertambah sebanyak 24 orang di tanggal 5 Juli 2021.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menerbitkan petunjuk penegakan hukum pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ini tertuang dalam surat Nomor : B-1500/E/Es.2/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

"Surat petunjuk teknis tersebut sebagai tindaklanjut dari Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-132/A/ SKJA/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1498/E/Es.2/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal dukungan Kejaksaan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat," kata Fadil Zumhana dalam keterangan tertulis diterima, Senin (5/7/2021).

Fadil Jumhana

Pokok surat petunjuk teknis tersebut di antaranya, proses penegakan hukum pelanggaran PPKM dilakukan melalui dua cara yaitu, melalui acara pemeriksaan tindak pidana ringan (tipiring) untuk pelanggaran Perda dan acara pemeriksaan singkat (APS) untuk tindak pidana Undang-Undang Wabah Penyakit Menular atau KUHP.

Kepala Kejaksaan Negeri agar melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan semua stakeholder terkait, untuk melakukan operasi yustisi yang dilanjutkan dengan sidang Tipiring ditempat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah PPKM yang tertangkap tangan. Langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dihadapkan kepada Hakim dan Jaksa yang hadir pada sidang ditempat.

"Sidang ditempat bisa dilakukan di suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan antara lain lapangan atau di kendaraan terbuka secara mobile, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ujar dia.

Kepala Kejaksaan Negeri pun diharapkan segera membentuk Tim Jaksa untuk menangani perkara Pelanggaran PPKM dibawah koordinasi Kasi Pidum.***red

X
X
close